WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2018

APBN 2018 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.894/7
- Perpajakan 1.618,1
- PNBP 275,4
- Hibah 1,2
Belanja Negara 2.220,7
- Belanja Pusat K/L 847,4
- Belanja Pusat Non K/L 607,1
- Transfer Daerah & Dana Desa 766,2
Pembiayaan 325,9
- Pembiayaan Utang 399,2
- Pembiayaan Investasi 65,7

 

Asumsi Makro  APBN 2018

Pertumb. Ekonomi (%) 5,4
Inflasi (%) 3,5
Kurs (USD/Rp) 13.400
SPN 3 bln (%) 5,2
Harga Minyak (USD/barel) 48
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 800
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.200

UU No 15 Thn 2017 ttg APBN 2018

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

RKAKL-DIPA 2013

Sejak disusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) tahun 2005 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan sistem penganggaran terus dilakukan. Penyempurnaan ini tetap berlandaskan pada konsep penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah.
Penyempurnaan aplikasi RKAKL ini dilakukan mengacu pada perubahan kebijakan dan perubahan teknis aplikasi. Diharapkan dengan perubahan ini informasi yang melekat pada RKAKL lebih mempunyai bobot dan dari sisi teknis aplikasi memudahkan para operator dalam menuangkan data-data RKAKL ke dalam aplikasi.

Aplikasi RKAKL-DIPA 2013 bersumber dari portal Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu RI, dikarenakan pembuat aplikasi ini DJA maka tidak (belum) dihadirkan dalam website DJPB. Integrasi AFS dengan RKAKL DIPA kemungkinan sudah ditiadakan dengan adanya kebijakan Manajemen Komitmen terkait implementasi SPAN 2013. Meski demikian, kita masih menunggu perkembangan selanjutnya.

Sekilas Informasi mengenai Pengalihan Pengesahan dan Revisi DIPA ke DJA

Selama ini stakeholder atau K/L harus berhubungan dengan dua unit Eselon I dalam pemrosesan dokumen anggaran. Selain tidak efektif dan tidak efisian sehingga menimbulkan keluhan, mekanisme itu juga mengandung risiko kesalahan data. biaya dan waktu yang diperlukan pun lebih besar.

Penyatuan proses tersebut ditandai dengan beralihnya pengesahan dan revisi DIPA dari DJPBN ke DJA. Tentunya membawa harapan bahwa proses pengurusan RKAKL-DIPA 2013, termasuk penyelesaian revisi anggaran, akan lebih sederhana. Dengan data anggaran tunggal (single database), maka integritas dan validitasnya akan terjamin. Selain itu, adanya pemusatan layanan kepada K/L juga akan mempermudah pengurusan meski harus tetap menjaga sisi governance yang meliputi: akuntabilitas, transparansi, serta check and balance.  Pengalihan tugas wewenang ke DJA juga akan membawa konsekuensi perubahan tugas fungsi di tingkat direktorat di DJPBN.

Ke depan, tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran sebagai Direktorat di bawah DJPBN akan bergeser dari tugas yang berfungsi klerikal dan teknis ke arah pekerjaan yang bersifat strategis dan analitis pada tataran managerial. Bidang tugas tersebut difokuskan untuk mendukung dan mempertajam fungsi treasury, termasuk pekerjaan yang akan didelegasikan kepada kantor daerah di Kanwil dan di KPPN.

 

Aplikasi RKAKL-DIPA 2013

Paket Aplikasi RKAKL-DIPA 2013 terdiri dari 3 komponen yaitu :

1. Install Data RKAKL-DIPA 2013 (05-12-2012)

(nama modul : install_rkakldipa_db.zip) – 4,6 MB

[button link=”https://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/CD_RKAKL_2013/2012-12-05/12-12-05,%20install_rkakldipa_db.zip” type=”icon”]Download install_rkakldipa_db.zip[/button]

 

2. Install Modul RKAKL-DIPA 2013 (03-12-2012)

(nama modul : install_rkakldipa_apl.zip) – 11,65MB

[button link=”https://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/CD_RKAKL_2013/2012-12-05/12-12-03,%20install_rkakldipa_apl.zip” type=”icon”]Download install_rkakldipa_apl.zip [/button]

 

3. Install Runtime VFP 9.0 (06-11-2012)

(nama modul : Runtime.zip) – 4,69MB

[button link=”https://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/CD_RKAKL_2013/2012-11-06/12-11-06,%20Runtime.zip” type=”icon”]Download Runtime.zip [/button]

 

Leave a Reply