WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2018

APBN 2018 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.894/7
- Perpajakan 1.618,1
- PNBP 275,4
- Hibah 1,2
Belanja Negara 2.220,7
- Belanja Pusat K/L 847,4
- Belanja Pusat Non K/L 607,1
- Transfer Daerah & Dana Desa 766,2
Pembiayaan 325,9
- Pembiayaan Utang 399,2
- Pembiayaan Investasi 65,7

 

Asumsi Makro  APBN 2018

Pertumb. Ekonomi (%) 5,4
Inflasi (%) 3,5
Kurs (USD/Rp) 13.400
SPN 3 bln (%) 5,2
Harga Minyak (USD/barel) 48
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 800
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.200

UU No 15 Thn 2017 ttg APBN 2018

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Update Aplikasi

Please specify the group

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Makassar II

Sehubungan dengan implementasi Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan dapat kami sampaikan sebagai berikut:

  1. Berdasarkan PMK No.234/PMK.01/2015, Direktorat Sistem Perbendaharan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan analisis, pengkajian, dan perumusan kebijakan dalam rangka standardisasi kompetensi dan pengembangan profesi dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola perbendaharaan.
  2. Dalam melakukan analisis dan perumusan kebijakan dimaksud sesuai tujuan dan tepat sasaran membutuhkan data pengelola perbendaharaan yang reliabel dan valid. Data tersebut diharapkan mampu mengambarkan kondisi riil pengelola perbendaharaan seluruh Satker pengelola APBN.
  3. pada tahun 2017 dan 2018, dilakukan pendataan dan pemutakhiran pengelola perbendaharaan melalui penginputan secara langsung dan mandiri oleh pengelola perbendaharaan melalui google form serta dimonitor oleh KPPN dan Kanwil DJPb. Dari data terkumpul dapat disajikan profil pengelola perbendaharaan per 16 Juli 2018 sebanyak 19.702 Satker dari total 20.407 Satker (96,55%).
  4. Saat ini telah ditetapkan Peraturan Menteri PAN-RB tentang Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan yang terdiri dari:
    1. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang terdiri dari unsur sebagai berikut:
      1) perikatan dan penyelesaian tagihan (PPK);
      2) pelaksanaan perintah pembayaran (PPSPM); dan
      3) analis laporan keuangan instansi.
    2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN yang terdiri dari unsur sebagai berikut:
      1) perikatan dan penyelesaian tagihan (PPK);
      2) pelaksanaan perintah pembayaran (PPSPM);
      3) kebendaharaan (Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan BPP);
      4) pengelolaan administrasi belanja pegawai (PPABP); dan
      5) penyiapan analisis laporan keuangan instansi.
  5. Sehubungan dengan hal di atas, perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai persiapan serta penyusunan grand design implementasi Jafung di Bidang Perbendaharaan berupa pemetaan pengelola perbendaharaan yang nantinya dapat diproyeksikan untuk menduduki jabatan fungsional tersebut.
  6. Selanjutnya, pemetaan pengelola perbendaharaan dimaksud dapat digunakan sebagai persiapan inpassing Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan. Hasil pemetaan berupa data awal pengelola perbendaharaan yang menjabat pada Satker Pengelola APBN berdasarkan masingmasing unsur. Data tersebut diharapkan mampu mengambarkan kondisi riil pengelola perbendaharaan seluruh Satker Pengelola APBN yang terdiri dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, PPABP, dan Pengelola SAI.
  7. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami meminta kepada seluruh satuan kerja untuk melakukan pengisian profil pejabat perbendaharaan melaluiĀ bit.ly/pendataansulsel paling lambat tanggalĀ 1 Februari 2019.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih

S-1/WPB.25/KP.0201/2019

3 Responses to “Pendataan Pengelola Perbendaharaan Pada Satuan Kerja Pengelola APBN”

Leave a Reply

You need to upgrade your Flash Player
Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
Belanja Pegawai 2,240,226,766,000 415,280,387,072 18.54%
Belanja Barang 2,279,851,693,000 342,043,572,507 15.00%
Belanja Modal 397,080,328,000 17,327,074,480 4.36%
Belanja Bantuan Sosial 16,026,450,000 4,243,800,000 26.48%
Transfer 951,759,073,000 39,002,582,600 4.10%
T O T A L 5,884,944,310,000 817,897,416,659 (13.90%