WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2018

APBN 2018 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.894/7
- Perpajakan 1.618,1
- PNBP 275,4
- Hibah 1,2
Belanja Negara 2.220,7
- Belanja Pusat K/L 847,4
- Belanja Pusat Non K/L 607,1
- Transfer Daerah & Dana Desa 766,2
Pembiayaan 325,9
- Pembiayaan Utang 399,2
- Pembiayaan Investasi 65,7

 

Asumsi Makro  APBN 2018

Pertumb. Ekonomi (%) 5,4
Inflasi (%) 3,5
Kurs (USD/Rp) 13.400
SPN 3 bln (%) 5,2
Harga Minyak (USD/barel) 48
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 800
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.200

UU No 15 Thn 2017 ttg APBN 2018

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Update Aplikasi

Please specify the group

Bimbingan Teknis Aplikasi AFS 2012 integrated with RKAKL DIPA

Perencanaan Kas yang baik bermanfaat bagi pemerintah dalam mengetahui proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara pada periode tertentu dalam pelaksanaan APBN. Optimalisasi penggunaan kelebihan kas seperti kepastian ketersediaan dana pada saat terjadi kekurangan kas dapat tercapai dengan perencaan kas yang akurat dan meminimalisir potensi idle cash pemerintah.

 

Hal ini harus dimulai dari tingkat satuan kerja. Konsekuensinya, mesti didukung dengan sumber daya manusia yang mampu melakukan perencanaan penggunaan dan APBN dengan baik. Untuk mendukung hal tersebut, maka SMD tersebut harus mampu menguasai Aplikasi Forecasting Satker (AFS) baik secara konsep maupun prakteknya. Setelah sempat dimoratorium selama beberapa bulan, seperti yang tertuang ke dalam Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan nomor S-241/PB.3/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penundaan Penggunaan dan Sosialiasi Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2012, kewajiban pengiriman AFS kini berlaku kembali sejak Mei 2012,  hal ini dimuat dalam Surat Direktur Pengelolaan Kas negara nomor S-3552/PB.3/2012 tanggal 23 April 2012 mengenai Penggunaan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Aplikasi Forecasting KPPN (AFK)  dalam   Penyusunan  dan   Penyampaian   Perkiraan   Penarikan   Dana & Pencairan Dana TA 2012.

 

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi sebagai Prasyarat Kewajiban Penyampaian AFS

Sebelumnya, dipersyaratkan kepada KPPN untuk mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait. Untuk hal itu, KPPN Makassar II mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi AFS terintegrasi. Hari ini memasuki hari kedua penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi AFS 2012 yang terintegrasi ke dalam aplikasi RKAKL/DIPA 2012 oleh KPPN Makassar II. Bertempat di Aula KPPN Makassar II, Lantai II GKN I Makassar, dilaksanakan untuk 4 kelas, dan diikuti oleh seluruh satuan kerja mitra KPPN Makassar II, berlangsung sejak tanggal 3 hingga 4 Mei 2012. Acara ini dibuka oleh Kepala KPPN Makassar II, Sukemi Mumpuni dan dipandu langsung oleh Kepala Seksi Perbendaharaan, Joko Supriyanto. Para instrukturnya terdiri dari pegawai KPPN Makassar II dari seksi Perbendaharaan dibantu Sub Bagian Umum.Instructor AFS 2012

Para Operator yang hadir telah mempersiapkan prasyarat kegiatan ini yaitu laptop/notebook yang sudah terinstal Aplikasi RKAKL 2012, Aplikasi SPM 2012, Aplikasi AFS 2012 (berisi data RKAKL/SPM/AFS milik satker masing-masing sebagai bahan simulasi) dan fotokopi Petunjuk operasional kegiatan (POK). Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu.

Secara garis besar, acara ini sukses memberi pemahaman dan keterampilan kepada pesertanya karena didukung oleh persiapan yang matang dari panitia dan kesiapan para operator mempersiapkan bahan untuk bimtek kali ini, ditambah lagi dengan lebih mudahnya pengoperasian AFS kali ini.  

Aplikasi Forecasting Satker 2012 yang telah terintegrasi dengan Aplikasi RKA-KL DIPA 2012 lebih memudahkan satker dalam penyusunan AFS dan Rencana Penarikan Anggaran (RPA). Keunggulan lainnya adalah dengan integrasi aplikasi, menu-menu yang tersedia menjadi relatif lebih sederhana dan user friendlysehingga tidak menambah beban kerja satker.

 

Leave a Reply

You need to upgrade your Flash Player
Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
Belanja Pegawai 2,240,226,766,000 415,280,387,072 18.54%
Belanja Barang 2,279,851,693,000 342,043,572,507 15.00%
Belanja Modal 397,080,328,000 17,327,074,480 4.36%
Belanja Bantuan Sosial 16,026,450,000 4,243,800,000 26.48%
Transfer 951,759,073,000 39,002,582,600 4.10%
T O T A L 5,884,944,310,000 817,897,416,659 (13.90%