Visits today: 45

    blog counter

    This post has already been read 480 times!

    MAKASSAR : Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemprov Sulsel untuk tahun anggaran 2011. 
     
    Anggota VI BPK-RI Rizal Jalil mengatakan predikat WTP diberikan kepada Pemprov Sulsel karena didasari penyajian pos-pos laporan keuangan secara keseluruhan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. 
     
    “Selain itu, sebagian besar temuan hasil audit BPK terkait pengelolaan keuangan daerah, telah ditindaklanjuti Pemprov Sulsel dengan menyajikan bukti-bukti pendukung atas pendapatan hasil pengelolaan keuangan tahun anggaran 2011,” ujarnya hari ini, Senin 4 Juni 2012.
     
    Rizal memberi penjelasan seusai mengikuti rapat paripurna istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan keuangan pemerintah Sulsel tahun anggaran 2011 di DPRD Sulsel, hari ini. “Pengendalian atas perencanaan belanja modal sudah dilaksanakan dengan sangat baik dan monitoring serta pajak kendaraan bermotor semakin baik. Sehingga, BPK RI memberikan opini WTP untuk laporan keuangan Pemprov Sulsel,” ungkapnya.
     
    Adapun realisasi pendapatan dan belanja dinilai sejalan dengan laporan keuangan daerah Pemprov Sulsel.  Pendapatan Pemprov Sulsel yang dianggarkan sebesar Rp3,1 triliun dapat terealisasi lebih dari 100%. Sementara untuk item belanja yang sebesar Rp2,2 triliun, dapat terealisasi tidak sampai 100%. “Dengan demikian, Pemprov Sulsel juga telah sukses melakukan penghematan anggaran,” paparnya.
     
    Begitupun dengan item pembiayaan yang sebesar Rp278 miliar dapat terealisasi 100% sedangkan dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang tahun lalu hanya Rp290 miliar kini naik menjadi Rp212 miliar. 
     
    Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan keuangan pemerintah Sulsel tahun anggaran 2011, pengendalian uang semakin sangat memadai, pengendalian belanja perjalanan dinas semester II tahun anggaran 2011 sudah semakin baik dan tahun 2012 sudah diberlakukan pola atau sistem at cost. “Perkembangan laporan keuangan (lapkeu) Sulsel dari tahun ke tahun menunjukkan tren perbaikan,” kata Rizal.
     
    Dia menambahakan, apresiasi besar diberikan BPK-RI terhadap Pemprov Sulsel dibawah kepemimpinan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang mampu mempertahankan predikat opini WTP selama dua tahun berturut-turut.  ”Mencapai sesuatu kadang lebih ringan daripada mempertahankan sesuatu. Dan secara berturut-turut, Provinsi Sulsel dibawah kepemimpinan gubernur mampu meraih WTP. Dan tentunya, ini semua atas kerja keras atas seluruh jajaran Pemprov Sulsel yang bekerjasama dengan DPRD Sulsel, BPK Sulsel dan atas bimbingan BPKP,” paparnya.
     
    Terkait dengan  masalah kasus bantuan sosial yang melibatkan beberapa nama pejabat pemprov, BPK-RI belum bisa memberikan keterangan. Bahkan, Rizal tak mau menyebutkan serta terkesan menghindari wartawan. “Untuk lebih jelasnya, soal bansos nanti saja ya,” kilah Rizal.
     
     
    Pertahankan WTP dengan Clean & Clear
     
    Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengakui jika mempertahankan predikat WTP sangat berat. Namun, hal itu bisa dilakukan sepanjang ada kemauan, kepercayaan, dan impian sehingga predikat WTP yang diraih kali lebih baik dari sebelumnya. 
     
    “Kali ini kami diopinikan clear and clean. Kalau WTP lalu masih ada catatan-catatan. Kalau WTP kali ini clear and clean. Saya kira ini semua kerja dari semua pihak. Ini bantuan dari berbagai pihak sehingga kita raih WTP. Hampir tidak pernah ada yang berturut-turut meraih WTP. Dan hari ini merupakan penghargaan yang luar biasa dan melengkapai 115 penghargaan nasional yang ada,” kata Syahrul.
     
    Menurutnya, predikat tersebut merupakan sebuah upaya dari pihak Pemprov Sulsel dan DPRD Sulsel untuk terus melakukan terobosan-terobosan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya menerapkan terobosan baru dari BPK yang langsung masuk meng-obok-obok bendahara dan keuangan di Pemprov untuk mengaudit dan melihat perjalanan kas di Pemprov Sulsel. 
     
    “Sistem ini berhasil karena setiap 3 bulan kami mendapatkan evaluasi dari tim laporan bulanan. Dan posisi itu kita ketahui mana yang kurang dan tidak beres,” tutup Syahrul. (sut)
     

    2 Responses to “BPK Beri Predikat WTP Laporan Keuangan Pemprov Sulsel”

    Leave a Reply