WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2018

APBN 2018 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.894/7
- Perpajakan 1.618,1
- PNBP 275,4
- Hibah 1,2
Belanja Negara 2.220,7
- Belanja Pusat K/L 847,4
- Belanja Pusat Non K/L 607,1
- Transfer Daerah & Dana Desa 766,2
Pembiayaan 325,9
- Pembiayaan Utang 399,2
- Pembiayaan Investasi 65,7

 

Asumsi Makro  APBN 2018

Pertumb. Ekonomi (%) 5,4
Inflasi (%) 3,5
Kurs (USD/Rp) 13.400
SPN 3 bln (%) 5,2
Harga Minyak (USD/barel) 48
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 800
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.200

UU No 15 Thn 2017 ttg APBN 2018

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Update Aplikasi

Please specify the group

GPP & BPP POLRI

Update Aplikasi GPP/BPP/DPP 2019 versi 9.0 tanggal 11 Desember 2019 ini terkait: 1. Penyesuaian referensi batas usia pensiun serta penyesuaian validasi pensiun sehubungan dengan diterbitkannya Undang Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Baca Selengkapnya. . . .
Dasar Hukum update aplikasi GPP versi 11 November 2019 ini adalah : Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Baca Selengkapnya. . . .
Update Aplikasi GPP/BPP/DPP 2019 ini adalah update Aplikasi GPP/BPP/DPP untuk update referensi gaji pokok baru 2019 sesuai dengan PP No.35 dan 36Tahun 2019 tentang gaji ke 13 dan THR untuk PNS anggota TNI dan Anggota Polri. serta update tunjangan fungsional Baca Selengkapnya. . . .
Update Aplikasi GPP/BPP/DPP 2019 ini adalah update Aplikasi GPP/BPP/DPP untuk update referensi gaji pokok baru 2019 sesuai dengan PP No.15,16 dan 17  Tahun 2019 tentang gaji pokok baru untuk PNS anggota TNI dan Anggota Polri. Baca Selengkapnya. . . .
Update Aplikasi GPP /BPP/DPP Satker versi tanggal 24 Mei 2018 ini adalah update aplikasi terkait pembayaran THR dan Gaji 13 Tahun 2018 dimana terdapat perubahan komponen gaji khususnya pada Tunjangan Hari Raya .  Semua satker diwajibkan memproses THR Baca Selengkapnya. . . .
Update Aplikasi GPP /BPP/DPP Satker versi tanggal 23 Mei 2018 ini adalah update aplikasi terkait pembayaran THR dan Gaji 13 Tahun 2018 dimana terdapat perubahan komponen gaji khususnya pada Tunjangan Hari Raya.  Semua satker diwajibkan memproses THR Baca Selengkapnya. . . .
Update Aplikasi GPP /BPP/DPP Satker versi tanggal 3 April 2018 ini adalah update aplikasi terkait : Aplikasi GPP : penambahan Referensi Tunjangan Jabatan Fungsional : Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Keimigrasian (SE-96/PB/2017) Tunjangan Baca Selengkapnya. . . .
Update Aplikasi GPP /DPP Satker versi tanggal 28 November 2017 ini adalah update aplikasi terkait : Penambahan Referensi Tunjangan Jabatan Fungsional : Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian (SE-79/PB/2017) Tunjangan Jabatan Baca Selengkapnya. . . .
Perubahan Validasi Batas Usia Pensiun (BUP) terkait dengan di berlakukannya PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Penambahan Referensi Tunjangan Jabatan Fungsional  : Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (SE-66/PB/2017) Baca Selengkapnya. . . .
Update Aplikasi GPP/BPP/DPP Satker versi tanggal 26 September 2017 ini adalah update aplikasi terkait dengan : Perubahan Validasi Batas Usia Pensiun (BUP) terkait dengan di berlakukannya PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Baca Selengkapnya. . . .
You need to upgrade your Flash Player
Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
Belanja Pegawai 2,240,226,766,000 415,280,387,072 18.54%
Belanja Barang 2,279,851,693,000 342,043,572,507 15.00%
Belanja Modal 397,080,328,000 17,327,074,480 4.36%
Belanja Bantuan Sosial 16,026,450,000 4,243,800,000 26.48%
Transfer 951,759,073,000 39,002,582,600 4.10%
T O T A L 5,884,944,310,000 817,897,416,659 (13.90%

Follow us on Twitter

Laporan Kinerja KPPN Makassr II Tahun 2018

Live Streaming Ruang Pelayanan KPPN Makassar II

Live Streaming Ruang Pelayanan

Obrolan

wahyu aryadi
(Tuesday, Dec 10. 2019 10:19 AM)
For yulius – untuk default kode satker dan dipa sudah dilakukan?
toni kurniawan
(Wednesday, Jan 8. 2020 04:43 PM)
Mau tanya pengajuan UP dibawah 20 juta apakah perlu persetuan pengajuan kkp ya…karena di aplikasi sas minta persetujuan kkp walaupun UP dibawah 20 juta
Supervisor KPPN Makassar II
(Friday, Jan 10. 2020 07:38 AM)
For toni kurniawan – silahkan untuk dilakukan pembuatan persetujuan UP melalui menu lainnya pada aplikasi sas dengan porsi 100:0

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »
Name:
Email:
For:  
Mail will not be published
(but it's required)

Pengelolaan Kinerja