WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2016

APBN 2016 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.822,5
- Perpajakan 1.546,7
- PNBP 273,8
- Hibah 2,0
Belanja Negara 2.095,7
- Belanja Pusat K/L 784,1
- Belanja Pusat Non K/L 541,4
- Transfer Daerah & Dana Desa 770,2
Pembiayaan 273,2
- Dalam negeri 272,8
- Luar Negeri 0,4

 

Asumsi Makro  APBN 2016

Pertumb. Ekonomi (%) 5,3
Inflasi (%) 4,7
Kurs (USD/Rp) 13.900
SPN 3 bln (%) 5,5
Harga Minyak (USD/barel) 50
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 830
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.155

UU No 14 Thn 2015 ttg APBN 2016

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Update Aplikasi

Artikel

Menunjuk Surat Dirjen Perbendaharaan nomor : S-1371/PB/2015 tanggal 20 Februari 2015 mengenai perpanjangan Revisi DIPA TA 2014, dengan ini disampaikan data pagu minus belanja pegawai (51) TA 2014 satuan kerja pada wilayah kerja KPPN Makassar II, sebagaimana Baca Selengkapnya. . . .
Dalam rangka penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan TA 2014 pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN dan pelaksanaan ketentuan dalam pasal 83 PKM nomor 257/PMK.02/2014 tentang tata cara revisi DIPA TA 2015, dengan ini disampaikan Baca Selengkapnya. . . .
Telah Tersedia aplikasi SAIBA 2015 Versi 1.0, diharapkan kepada satuan kerja untuk dapat mendownload dan segera menggunakannya dala proses pelaporan keuangan.   DOWNLOAD APLIKASI Baca Selengkapnya. . . .
Sehubungan dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-7638/PB/2014 tanggal 11 November 2014 hal pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Akhir TA 2014 dan nomor : S-149/PB/2015 tanggal 8 Januari 2015 hal petunjuk lebih lanjut penyusunan laporan Baca Selengkapnya. . . .
Sehubungan dengan terbitnya PMK nomor 257/PMK.02/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tentang Tata cara Revisi TA 2015, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel Mengundang KPA lingkup Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel di acara  sosialisasi Baca Selengkapnya. . . .
Berdasarkan PMK Nomor 252 tahun 2014 Tentang Rekening Milik KL/ Satker dengan ini dimohon kepada KPA untuk segera melakukan perubahan data rekening Bendara Pengeluaran dan/atau Penerimaan pada satuan kerja masing-masing dan segera menyampaikan laporan Baca Selengkapnya. . . .
Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan nomor ; S-103/MK.05/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan ini disampaikan bahwa : bagi satuan kerja yang telah melakukan rekonsiliasi dengan KPPN walaupun proses rekonsiliasi belum selesai dapat melakukan Baca Selengkapnya. . . .
 PER-3/PB/2015 Perubahan Kelima Atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 Tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang   DOWNLOAD PERATURAN Baca Selengkapnya. . . .
Telah tersedia update aplikasi SAS 2015 versi 15.0.3, dimohon untuk seluruh satker dapat mendowload dan melakukan update aplikasi SAS  2015 pada masing-masing unit kerja. Perubahan pada  update apliasi SAS 215 versi 15.0.3 : Update SAS 15.0.3 - Baca Selengkapnya. . . .
Sehubungan dengan pelaksanaan launching aplikasi SAIBA dan Roll Out SPAN, dengan ini disampaikan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi antara UAKPA dan KPPN untuk bulan Januari belum dapat dilaksanakan (ditunda) sampai dilaunchingnya aplikasi SAIBA dan sampai  Baca Selengkapnya. . . .
You need to upgrade your Flash Player
Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
Belanja Pegawai 1,857,843,875,000 977,996,740,542 52.64%
Belanja Barang 2,058,096,721,000 767,400,387,950 37.29%
Belanja Modal 612,342,869,000 89,744,733,111 14.66%
Belanja Bantuan Sosial 25,936,982,000 4,578,510,000 17.65%
T O T A L 4,554,220,447,000 1,839,720,371,603 (40.40%

Follow us on Twitter

Langkah-Langkah Akhir Tahun 2017

Video Sertifikasi Bendahara

Live Streaming Ruang Pelayanan KPPN Makassar II

Live Streaming Ruang Pelayanan

Obrolan

alex
(Friday, Dec 8. 2017 03:35 PM)
For SYAHRUDDIN – aplikasisas 2018 kon belum luncur
lydia
(Saturday, Dec 9. 2017 05:03 PM)
Selamat sore pak/bu. Saya mau nanya jika pada SPM LS Bendahara terdapat kesalahan pada kolom potongan pajak yaitu kurang potong pajak pph 21 gimana solusinya yah pak/bu? mohon pencerannya. Terima kasih
Rahmat
(Monday, Dec 11. 2017 12:05 PM)
Aslm. pengajuan Gaji Induk Januari 2018, apa sudah bisa diajukan…?

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »
Name:
Email:
For:  
Mail will not be published
(but it's required)