WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2018

APBN 2018 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.894/7
- Perpajakan 1.618,1
- PNBP 275,4
- Hibah 1,2
Belanja Negara 2.220,7
- Belanja Pusat K/L 847,4
- Belanja Pusat Non K/L 607,1
- Transfer Daerah & Dana Desa 766,2
Pembiayaan 325,9
- Pembiayaan Utang 399,2
- Pembiayaan Investasi 65,7

 

Asumsi Makro  APBN 2018

Pertumb. Ekonomi (%) 5,4
Inflasi (%) 3,5
Kurs (USD/Rp) 13.400
SPN 3 bln (%) 5,2
Harga Minyak (USD/barel) 48
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 800
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.200

UU No 15 Thn 2017 ttg APBN 2018

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Update Aplikasi

Please specify the group

Peraturan

Kumpulan Peraturan terkait pelayanan KPPN Makassar II

Download Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-688/PB/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-531/PB/2018 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar pada link di bawah ini Baca Selengkapnya. . . .
Baca Selengkapnya. . . .
Baca Selengkapnya. . . .

Disampaikan PMK nomor 74, 75, 76, dan 77 tentang pedoman pembayaran THR dan Gaji ke 13

74, 75, 76, dan 77 Tahun 2017
  Baca Selengkapnya. . . .
Laporan keuangan Kementerian negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016 Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK-177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Baca Selengkapnya. . . .
Download Format Lampiran 2 SPTJM Tagihan Non Kontraktual Akhir Tahun Anggaran Download Format Lampiran 3 SPTJM Honor tunjangan vakasi bulan Desember Download Format Lampiran 4 Surat Perjanjian Pembayaran Download Format Lampiran 5 Surat Baca Selengkapnya. . . .
PMK no 96,97,98,99 Tahun 2016 Tentang Gaji ke 13 dan THR Untuk dipedomani hal-hal sebagai berikut : RPD untuk pengajuan SPM pembayaran Gaji ke 13 dan THR akan diberlakukan dispensasi sesuai PMK 277 Tahun 2014 bahwa dispensasi dapat diberikan untuk Baca Selengkapnya. . . .
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tentang Pemberian THR bagi PNS Anggota Baca Selengkapnya. . . .
Perubahan-perubahan penting : Pasal 3 (1) Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak hadir kerja; b. sedang melaksanakan perjalanan dinas; c. sedang melaksanakan cuti; d. sedang melaksanakan tugas Baca Selengkapnya. . . .
You need to upgrade your Flash Player
Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
Belanja Pegawai 2,240,226,766,000 415,280,387,072 18.54%
Belanja Barang 2,279,851,693,000 342,043,572,507 15.00%
Belanja Modal 397,080,328,000 17,327,074,480 4.36%
Belanja Bantuan Sosial 16,026,450,000 4,243,800,000 26.48%
Transfer 951,759,073,000 39,002,582,600 4.10%
T O T A L 5,884,944,310,000 817,897,416,659 (13.90%

Follow us on Twitter

Mari Jaga Indonesia

Mari Jaga Indonesia

Live Streaming Ruang Pelayanan KPPN Makassar II

Live Streaming Ruang Pelayanan

Obrolan

SYAHRUDDIN
(Thursday, Nov 1. 2018 11:19 AM)
apakah sudah ada Update SPM untuk PPNPN yg pembayaran BPJSnya sesuai UMK
sunarmi
(Wednesday, Jan 16. 2019 08:21 AM)
dimana saya bisa dapat bahan sosialisasi tgl.15 januari 2019 kemaren?
Supervisor KPPN Makassar II
(Thursday, Jan 24. 2019 01:42 PM)

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »
Name:
Email:
For:  
Mail will not be published
(but it's required)