WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2016

APBN 2016 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.822,5
- Perpajakan 1.546,7
- PNBP 273,8
- Hibah 2,0
Belanja Negara 2.095,7
- Belanja Pusat K/L 784,1
- Belanja Pusat Non K/L 541,4
- Transfer Daerah & Dana Desa 770,2
Pembiayaan 273,2
- Dalam negeri 272,8
- Luar Negeri 0,4

 

Asumsi Makro  APBN 2016

Pertumb. Ekonomi (%) 5,3
Inflasi (%) 4,7
Kurs (USD/Rp) 13.900
SPN 3 bln (%) 5,5
Harga Minyak (USD/barel) 50
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 830
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.155

UU No 14 Thn 2015 ttg APBN 2016

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Update Aplikasi

Peraturan

Kumpulan Peraturan terkait pelayanan KPPN Makassar II

Baca Selengkapnya. . . .

Disampaikan PMK nomor 74, 75, 76, dan 77 tentang pedoman pembayaran THR dan Gaji ke 13

74, 75, 76, dan 77 Tahun 2017
  Baca Selengkapnya. . . .
Laporan keuangan Kementerian negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016 Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK-177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Baca Selengkapnya. . . .
Download Format Lampiran 2 SPTJM Tagihan Non Kontraktual Akhir Tahun Anggaran Download Format Lampiran 3 SPTJM Honor tunjangan vakasi bulan Desember Download Format Lampiran 4 Surat Perjanjian Pembayaran Download Format Lampiran 5 Surat Baca Selengkapnya. . . .
PMK no 96,97,98,99 Tahun 2016 Tentang Gaji ke 13 dan THR Untuk dipedomani hal-hal sebagai berikut : RPD untuk pengajuan SPM pembayaran Gaji ke 13 dan THR akan diberlakukan dispensasi sesuai PMK 277 Tahun 2014 bahwa dispensasi dapat diberikan untuk Baca Selengkapnya. . . .
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tentang Pemberian THR bagi PNS Anggota Baca Selengkapnya. . . .
Perubahan-perubahan penting : Pasal 3 (1) Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak hadir kerja; b. sedang melaksanakan perjalanan dinas; c. sedang melaksanakan cuti; d. sedang melaksanakan tugas Baca Selengkapnya. . . .
Sehubungan dengan pelaksanaan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016, dengan ini disampaikan Peraturan Menteri Keuangan nomor 15/PMK.02/2016 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2016. Demikian disampaikan, untuk dipedomani.   Baca Selengkapnya. . . .
  Baca Selengkapnya. . . .
You need to upgrade your Flash Player
Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
Belanja Pegawai 1,857,843,875,000 977,996,740,542 52.64%
Belanja Barang 2,058,096,721,000 767,400,387,950 37.29%
Belanja Modal 612,342,869,000 89,744,733,111 14.66%
Belanja Bantuan Sosial 25,936,982,000 4,578,510,000 17.65%
T O T A L 4,554,220,447,000 1,839,720,371,603 (40.40%

Follow us on Twitter

Langkah-Langkah Akhir Tahun 2017

Video Sertifikasi Bendahara

Live Streaming Ruang Pelayanan KPPN Makassar II

Live Streaming Ruang Pelayanan

Obrolan

Muhammad Saleh
(Tuesday, Sep 19. 2017 09:31 AM)
Ass.wr.wb…. Mas Admin, mo tanya…. Bgmn cara transaksi di silabi apabila terjadi kesalahan pebukuan bln yg lalu. misal: kuitansi dicatat rp.900 bl yg lalu, pd saat di SPJkan bln sekarang, ternyata kuitansi tsb nilai rp.990. Bgmn cara pembetulan di Silabi bln sekarang…? Mhn pencerahannya…..? trimakasih.
Muhammad Saleh
(Wednesday, Sep 27. 2017 04:50 PM)
Ass.wr.wb….. transaksi uang muka (tunai) pd silabi tdk bs diimput. blanko tempat mengimput jadi kosong. bgmn solusinya…? mhn pencerahannya…. trimakasih sebelumnya.
Lian
(Thursday, Oct 12. 2017 01:41 PM)
Apakah tidak ada Update simak dan saiba lg setelah versi 4.3 dan 17.1?
Proses kirim data aplikasi simak ke saiba satker kami masih bermasalah. Tks.

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »
Name:
Email:
For:  
Mail will not be published
(but it's required)