WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2018

APBN 2018 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.894/7
- Perpajakan 1.618,1
- PNBP 275,4
- Hibah 1,2
Belanja Negara 2.220,7
- Belanja Pusat K/L 847,4
- Belanja Pusat Non K/L 607,1
- Transfer Daerah & Dana Desa 766,2
Pembiayaan 325,9
- Pembiayaan Utang 399,2
- Pembiayaan Investasi 65,7

 

Asumsi Makro  APBN 2018

Pertumb. Ekonomi (%) 5,4
Inflasi (%) 3,5
Kurs (USD/Rp) 13.400
SPN 3 bln (%) 5,2
Harga Minyak (USD/barel) 48
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 800
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.200

UU No 15 Thn 2017 ttg APBN 2018

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Update Aplikasi

Please specify the group

Pada tanggal 05 Februari 2020 bertembat di Aula KPPN Makassar II, dilakukan acara rutin di KPPN Makassar II, yaitu Evaluasi Kinerja dan Penyerahan Penghargaan Satker Berkinerja Tarbaik Triwulan IV tahun 2019 Serta Sosialisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Overview Tahun Anggaran 2020.

Kepala KPPN Makassar II, Bapak Adi Setiawan mengawali acara dalam sambutannya dengan menyampaikan terimakasih atas kerjasama yang baik pada seluruh Mitra Kerja KPPN Makassar II atas pelaksanaan akhir tahun anggaran 2019, sehingga akhir tahun anggaran dapat berjalan dengan lancar dan tidak terdapat antrian sampai jam 12:00 malam.

Pada kesempatan tersebut, Bapak Adi Setiawan juga menyampaikan beberapa capaian-capaian yang diperoleh oleh KPPN Makassar II, salah satunya pada Tahun 2019 Kota Makassar menjadi salah satu objek untuk Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPL). SKPL dilakukan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan kepada stakeholder Kementerian Keuangan dan survei tersebut dilakukan pihak eksternal, yaitu oleh Tim dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2018, Kota Makassar mendapatkan peringkat 2 di bawah Kota Surabaya. Namun pada Tahun 2019, Kota Makassar menjadi peringkat pertama untuk Survey Kepuasan Pengguna Layanan dengan nilai 4,88. Kepala KPPN sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerjasama mitra kerja KPPN Makassar II dan mengucapkan permohonan maaf apabila ada kendala yang dialami saat datang ke KPPN Makassar II dalam memperoleh pelayanan.

Acara dilanjut dengan Sosialisasi mengenai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan salah satu indikator dalam mengukur kinerja Kementerian / Lembaga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan anggaran, Bapak Adi Setiawan menjelaskan beberapa poin penting dalam IKPA, yaitu mengenai kelancaran pelaksanaan anggaran sehingga tidak ada isu menghambat proses penyediaan layanan ke masyarakat, manajemen kas yang baik terkait kemampuan likuiditas pemerintah, usaha dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta usaha untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan, termasuk kebenaran rekening dalam efektifitas penyelesaian tagihan.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pembacaan apresiasi untuk satker. Apresiasi dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu Satker Terbaik, Satker Terbaik per Kementerian / Lembaga, Satker Terbaik Lembaga Non Kementerian, Satker Terbaik Dana Dekonsentrasi / Tugas Perbantuan, serta Satker Terbaik Tanpa Uang Persediaan.

 Daftar Satuan Kerja Terbaik Mitra KPPN Makassar II, yaitu :

  1. Pengadilan Negeri Ujung Pandang
  2. Pengadilan Negeri Maros
  3. Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
  4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara
  5. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sungguminasa
  6. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
  7. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar
  8. Polres Pangkep
  9. Pengadilan Agama Sungguminasa
  10. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar

 Daftar Satker Terbaik per Kementerian / Lembaga

  1. BA 005 – Pengadilan Negeri Ujung Pandang (099423)
  2. BA 006 – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
  3. BA 013 – Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sungguminasa
  4. BA 015 – Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
  5. BA 024 – Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
  6. BA 025 – Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep (419406)
  7. BA 027 – Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar
  8. BA 032 – Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
  9. BA 054 – Badan Pusat Statistik Prov Sulawesi Selatan
  10. BA 060 – Polres Pangkep

 Daftar Satker Terbaik Lembaga Non Kementerian

  1. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

 Daftar Satker Terbaik Dana Dekonsentrasi / Tugas Perbantuan

  1. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (190004)

 Daftar Satker Terbaik Tanpa Uang Persediaan

  1. Pengadilan Agama Pangkejene (309068)
  2. Pengadilan Agama Maros (309069)
  3. Pengadilan Tinggi Agama Makassar (309067)

 Pemberian apresiasi diharapkan menjadi motivasi untuk satuan kerja mitra kerja KPPN Makassar II yang lain agar meningkatkan pelayanan untuk memenuhi indikator yang ada. Selanjutnya acara dilakukan dengan penjelasan IKPA di tahun 2020, dimana terdapat tambahan indikator di tahun 2020 ini yaitu Indikator Capaian Output serta adanya perubahan-perubahan rumus perhitungan di beberapa indikator. Penyampaian penambahan dan perubahan rumus perhitungan IKPA 2020 disampaikan secara langsung oleh Adi Setiawan dibantu juga oleh pelaksana KPPN Makassar II, Wahyu Dwi Aryadi dan Achmad Suhaiba M. Penyampaian difokuskan pada pembahasan Capaian Output dan perhitungannya, perhitungan IKPA tentang Revisi DIPA yang mulai 1 Februari 2020 sudah harus memakai Aplikasi SAKTI, pertanggungjawaban UP yang tepat waktu, penyampaian data kontrak yang tepat waktu, kesalahan SPM.

Bapak Adi Setiawan juga menyampaikan beberapa informasi mengenai Jafung (Jabatan Fungsional). Penjelasan mengenai jenis – jenis Jabatan Fungsional serta proses inpassing untuk Jabatan Fungsional tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Bapak Adi Setiawan juga mengundang seluruh satker Mitra Kerja KPPN Makassar II untuk ikut dapat memanfaatkan secara maksimal bimbingan teknis melalui Inovasi Warkopta maupun melalui Video Conference dengan Aplikasi ZOOM.

Tidak lupa Bapak Adi Setiawan juga menyampaikan bahwa KPPN Makassar II telah mendapatkan predikat WBK di Bulan Desember 2019 dan saat ini maju dalam penilaian WBBM di tahun 2020.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi IKPA 2020 ini, para satuan kerja Mitra Kerja KPPN Makassar II dapat mengantisipasi hal-hal yang sekiranya akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan Anggaran tahun 2020.

Acara ini ditanggapi dengan positif oleh para peserta, dibuktikan dengan antusias peserta untuk mengetahui lebih dalam mengenai IKPA dan Jabatan Fungsional melalui pertanyaan yang diajukan pada saat sesi diskusi. Acara ditutup dengan sedikit penjelasan oleh Saudara Achmad Suhaiba mengenai Capaian Output dan Saudara Adriyadi Latif mengenai SKPP, serta dilanjutkan dengan berfoto bersama.

Evaluasi Kinerja IKPA Tw IV 2019 Evaluasi Kinerja IKPA Tw IV 2019

Leave a Reply

You need to upgrade your Flash Player
Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
Belanja Pegawai 2,240,226,766,000 415,280,387,072 18.54%
Belanja Barang 2,279,851,693,000 342,043,572,507 15.00%
Belanja Modal 397,080,328,000 17,327,074,480 4.36%
Belanja Bantuan Sosial 16,026,450,000 4,243,800,000 26.48%
Transfer 951,759,073,000 39,002,582,600 4.10%
T O T A L 5,884,944,310,000 817,897,416,659 (13.90%