WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2016

APBN 2016 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.822,5
- Perpajakan 1.546,7
- PNBP 273,8
- Hibah 2,0
Belanja Negara 2.095,7
- Belanja Pusat K/L 784,1
- Belanja Pusat Non K/L 541,4
- Transfer Daerah & Dana Desa 770,2
Pembiayaan 273,2
- Dalam negeri 272,8
- Luar Negeri 0,4

 

Asumsi Makro  APBN 2016

Pertumb. Ekonomi (%) 5,3
Inflasi (%) 4,7
Kurs (USD/Rp) 13.900
SPN 3 bln (%) 5,5
Harga Minyak (USD/barel) 50
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 830
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.155

UU No 14 Thn 2015 ttg APBN 2016

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Update Aplikasi

Makassar, perbendaharaan.go.id – Ditjen Perbendaharaan di awal tahun 2015 ni telah berhasil mengantarkan empat kantor layanannya memiliki sertifikat ISO 9001:2008 sistem manajemen mutu. Empat kantor layanan tersebut adalah KPPN Semarang II, KPPN Wates dan Malang, serta yang terakhir adalah KPPN Makassar II. penyerahannya sertifikat dan Penetapan ISO 9001:2008 KPPN Makassar II dilaksanakan pada Selasa (3/3) di hadapan Wakil Gubernur, para Bupati, dan jajaran muspida tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, serta Direktur Transformasi Perbendaharaan dan para undangan lainnya. “Keberhasilan KPPN Makassar II dalam memperoleh Sertifikasi ISO adalah wujud nyata komitmen keluarga besar Direktorat Jenderal Perbendaharaan Khususnya KPPN Makassar II untuk menjadi pengelola perbendaharaan negara yang professional, modern dan akuntabel” Kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Sidik.

Sertifikasi ISO 9001:2008 yang diraih KPPN Makassar II merupakan hasil kerja keras segenap pegawai yang telah melaksanakan evaluasi gap analysis, pelatihan dan persiapan, pengembangan sistem dan implementasinya, serta melalui audit internal dan tinjauan manajemen, yang terakhir adalah tahap sertifikasi itu sendiri. Komitmen dalam menjaga performace dari layanan yang diberikan kepada stake holder telah mendorong kualitas layanan KPPN untuk pengelolaan Keuangan Negara yang lebih baik. “tujuan dari sertifikasi ISO adalah pertama, untuk memenuhi standar dalam pelaksanaan Quality Assurance Reformasi Birorasi serta untuk meningkatkan profesionalisme KPPN dan Ditjen Perbendaharaan dalam memberikan layanan kepada pemangku kepentingan” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel, Alfiker Siringoringo. Ditempat yang sama telah ditandatangani Nota Kesepahaman Pertukaran Data Pengelola Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam wilayah Sulawesi Selatan.

Memberikan pelayanan terbaik telah menjadi keseharian dan budaya kerja KPPN Makassar II. Kinerja baik dari KPPN Makassar II telah mendukung pembangunan daerah dari sisi kelancaran penyaluran APBN. KPPN Makassar II telah menjadi pionir untuk sector public dalam memberikan kinerja terbaik. “jajaran KPPN Makassar II, harus selalu berkomitmen penuh melaksanakan pelayanan kepada stakeholders dengan selalu menjujung tinggi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap proses bisnis dan SOP yang telah ditentukan, dan selalu mempertahankan kualitas layanan kepada pemangku kepetingan” kata Direktur Transformasi Perbendaharaan, Sudarto, mewakili Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Leave a Reply

You need to upgrade your Flash Player
Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
Belanja Pegawai 1,857,843,875,000 977,996,740,542 52.64%
Belanja Barang 2,058,096,721,000 767,400,387,950 37.29%
Belanja Modal 612,342,869,000 89,744,733,111 14.66%
Belanja Bantuan Sosial 25,936,982,000 4,578,510,000 17.65%
T O T A L 4,554,220,447,000 1,839,720,371,603 (40.40%