APBN 2014

    APBN 2014 (triliun rupiah)

    Pendapatan 1.667,10
    - Perpajakan 1.110,20
    - PNBP 385,40
    - Cukai 170,20
    - Hibah 1,40
    Belanja Negara 1.842,50
    - Belanja Pusat 637,80
    - Subsidi 333,70
    - Pemby. Bunga Utang 121,30
    - Belanja Lainnya 157,10
    - Dana Perimbangan 487,90
    - Dana Otonomi 104,60
    Pembiayaan 175,40
    - Dalam negeri 196,30
    - Luar Negeri (-20,9)

     

    Asumsi Makro  APBN 2014

    Pertumb. Ekonomi (%) 6,0
    Inflasi (%) 5,5
    Kurs (USD/Rp) 10.500
    SPN 3 bln (%) 5,0
    Harga Minyak (USD/barel) 105
    Lifting Minyak (ribu barel/hari) 870
    Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.240

    UU No 23 Thn 2013 ttg APBN 2014

    Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.


      Hit Counter provided by technology news
      Visits today: 485
        Yth.   Kepala Satuan Kerja Lingkup KPPN Makassar II (terlampir)           di tempat Menindaklanjuti surat kami nomor S-855/WPB.24/KP.0210/2014 tanggal 25 April 2014 perihal Permintaan Data Peserta Workshop Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) TA 2014 dan Surat Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan No. S-489/PP.3/2014 tanggal 9 Juni 2014, dengan ini disampaikan daftar peserta dan jadwal workshop angkatan II sebagaimana Read more [...]
        A.      PERBAIKAN APLIKASI GPP DAN BPP 2014 TANGGAL 16 JULI 2014 Untuk Aplikasi GPP 2014  : Perbaikan pembuatan kekurangan sama untuk gaji pokok 2014 untuk selisih pembulatan negatif yang masih muncul di dalam daftar kekurangan gaji di kolom penghasilan. Sehingga ketika transfer ke Aplikasi SPM hasilnya salah. Langkah-langkahnya adalah : Hapus nomor gaji kekurangan tersebut Ulangi proses pembuatan kekurangan sama untuk semua pegawai Untuk Aplikasi BPP Satker 2014 : Perbaikan Read more [...]
        Update Aplikasi GPP/BPP 2014 ini adalah update Aplikasi GPP/BPP untuk update untuk perhitungan gaji 13 dengan dasar gaji Juni 2014 dengan menggunakan referensi gaji pokok 2014. Seperti yang diketahui bahwa gaji Juni 2014 masih menggunakan gaji pokok 2013. Jika satker masih menggunakan aplikasi lama tentu saja gaji 13 nya menggunakan gaji pokok 2013 sehingga harus membuat kekurangan gaji 13. Untuk menghindari pekerjaan dua kali maka update aplikasi kali ini adalah untuk menghitung gaji 13 tahun 2014 Read more [...]
        Update SPM karena Perubahan Akun TUP sesuai Surat Kepala KPPN Nomor S-1464 : 825511    Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah 825513    Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengguna PNPB (Swadana) 825514    Pengeluaran Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa TUP Tahun Anggaran Yang Lalu 825515    Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengembalian (Restitusi) Pajak 815511    Penerimaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah 815513   Read more [...]
        Yth.   1. Kabidkeu Polda Sulsel           2. Para Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker Polda Sulsel Mitra kerja KPPN Makassar II Di tempat                  Sehubungan dengan pengajuan SPM Gaji Induk bulan Agustus 2014 untuk PNS Pusat/PNS Polri dan Anggota Polri akan diproses menggunakan SPAN oleh KPPN Makassar II dan untuk mengantisipasi retur atas pembayaran Gaji Induk bulan Agustus 2014, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Satker agar melakukan Read more [...]
        -------------------------- Versi Aplikasi  SAKPA 2014 -------------------------- 1. Versi 14.0.0 tanggal 16 Januari 2014 - Launching 2. Versi 14.0.1 tanggal 30 Januari 2014 - Penambahan/Perubahan Akun dan Posting Rules terkait BPJS 3. Versi 14.0.2 tanggal 19 Mei 2014 - Penambahan Akun dan Posting Rules terkait Tambahan Uang Persediaan (TUP) - Penambahan Akun dan Posting Rules terkait Transaksi Aset BLU - Perubahan Posting Rules terkait Pendapatan BLU 4. Versi 14.1.3 tanggal 10 Read more [...]
        Sehubungan dengan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-4166/PB.6/2014 tanggal 02 Juli 2014 dan telah diterbitkannya Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-224/PB/2013 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan Keputusan tersebut diatas, terdapat penambahan dan perubahan beberapa akun sebagai berikut : Pemisahan Akun Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan akun Uang Persediaan (UP); Perubahan Akun Belanja Read more [...]
        -------------------------- Versi Referensi SAK 2014 -------------------------- 1. Versi 14.0.0 tanggal 16 Januari 2014 - Launching 2. Versi 14.0.1 tanggal 30 Januari 2014 - Penambahan/Perubahan Akun dan Posting Rules terkait BPJS 3. Versi 14.0.2 tanggal 19 Mei 2014 - Penambahan Akun dan Posting Rules terkait Tambahan Uang Persediaan (TUP) - Penambahan Akun dan Posting Rules terkait Transaksi Aset BLU - Perubahan Posting Rules terkait Pendapatan BLU Read more [...]
        Yth.    Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Wilayah Kerja KPPN Makassar II SURAT EDARAN NOMOR SE - 01/WPB.24/KP.02/2014 TENTANG PANDUAN SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) A.    Umum Terhitung mulai hari Senin tanggal 23 Juni 2014, KPPN Makassar II telah melaksanakan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Tahap II.B bersamaan dengan seluruh KPPN dalam lingkup wilayah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Read more [...]
        - Setting nomor kuitansi dari cut off (bisa dilanjutkan) di menu RUH Saldo Awal - Perbaikan pembuatan BA (untuk kuitansi yg belum di-GUkan) - Perbaikan cetak LPJ Penting : Setting Saldo Awal hanya dilakukan 1 kali pada saat cut off, setelah itu jangan dikutak katik Posting sebaiknya dilakukan per-bulan. Jangan pakai fasilitas posting tanggal, terkadang masih error bagi yang akan cut off, cut off harus dilakukan pada SPM GUP terakhir di bulan Juni 2014 Read more [...]
        You need to upgrade your Flash Player
        Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
        Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
        Belanja Pegawai 1.582.012.374.000 779.497.617.274 49,27%
        Belanja Barang 1.381.695.966.000 576.422.457.321 41,72%
        Belanja Modal 199.836.906.000 9.315.225.603 4,66%
        Belanja Bantuan Sosial 233.597.728.000 76.974.613.500 32,95%
        T O T A L 3.397.142.974.000 1.442.209.913.697 42,45%