APBN 2015

    APBN 2015 (triliun rupiah)

    Pendapatan 1.793,60
    - Perpajakan 1.380,00
    - PNBP 410,30
    - Hibah 3,30
    Belanja Negara 2.039,50
    - Belanja Pusat K/L 647,30
    - Belanja Pusat Non K/L 745,10
    - Transfer Daerah & Dana Desa 647,00
    Pembiayaan 245,90
    - Dalam negeri 269,70
    - Luar Negeri (-23,8)

     

    Asumsi Makro  APBN 2015

    Pertumb. Ekonomi (%) 5,8
    Inflasi (%) 4,4
    Kurs (USD/Rp) 11.900
    SPN 3 bln (%) 6,0
    Harga Minyak (USD/barel) 105
    Lifting Minyak (ribu barel/hari) 900
    Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.248

    UU No 27 Thn 2014 ttg APBN 2015

    Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.


      Hit Counter provided by technology news
      Visits today: 61
      Tersedia Update Aplikasi SAS 2015 Versi 15.0.4 dan aplikasi SAIBA 2015 versi 1.0
        Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satker mitra kerja KPPN Makassar II Di tempat               Menindaklanjuti Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan No : S-7824/PB.8/2014 tanggal 18 Nopember 2014 hal Pemberitahuan Data Pagu Minus, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan telah menyediakan aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN) untuk level satuan kerja yang dapat diakses melalui internet dengan alamat http://spanint.kemenkeu.go.id Read more [...]
        Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satker mitra kerja KPPN Makassar II Di tempat              Menindaklanjuti Surat Rahasia Direktur Transformasi Perbendaharaan No : SR-7784/PB.8/2014 tanggal 17 Nopember 2014 hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan telah menyediakan aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN) untuk level satuan kerja sebagai sarana monitoring penyelesaian pekerjaan pada SPAN.; Aplikasi OM SPAN dapat Read more [...]
        Peserta yang hadir adalah Bendahara Pengeluaran dan Operator Satuan kerja lingkup wilayah bayar KPPN Makassar II. Kegiatan  dimulai pada jam 09.00 Wita dipandu oleh Pembawa Acara Jarir Al Amjad. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut : Acara dimulai oleh pembawa acara dan pembacaan doa oleh Sdr. Surohman. Sambutan oleh kepala KPPN Makassar II dimulai pukul 09.00 Wita. Menyampaikan tentang pengantar strategi pengajuan tagihan selama akhir tahun anggaran 2014. Penjelasan tentang gangguan Read more [...]
        Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Makassar II di tempat Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7638/PB/2014 tanggal 11 November 2014 hal pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir tahun 2014,  dengan ini dimohon bantuannya untuk menugaskan satu orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan satu orang Bendahara Pengeluaran Mitra Kerja KPPN Makassar II untuk mengikuti sosialisasi pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir tahun Read more [...]
        Diumumkan agar seluruh satker mitra kerja KPPN Makassar II dapat mempedomani Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran negara Akhir Tahun 2014 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-7638/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran negara Akhir Tahun 2014 karena surat ini adalah surat awal untuk persiapan langkah-langkah akhir thun 2014. Khusus untuk KPPN yang sudah melaksanakan SPAN, peraturan yang Read more [...]
         PERBAIKAN PADA UPDATE APLIKASI INI : - Untuk perbaikan cetakan BKU yang saldo akhirnya minus - Bagi yang menggunakan SILABI Bendahara Penerimaan, mohon kirim ulang ADK LPJ Penerimaan yang Nihil (mulai Juli 2014) dengan update aplikasi ini. - Khusus satker mitra KPPN Makassar II, ADK LPJ dapat diemail ke rekonvera136@gmail.com (disertai PDF LPJ-nya). - Untuk SILABI yg terpisah dari komputer SPM, transfer data SPM dilakukan melalui level ADMIN -> KIRIM DATA SPM ke SILABI - Untuk terima data Read more [...]
        Dengan ini diumumkan agar seluruh satker mitra kerja KPPN Makassar II dapat mempedomani Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-7638/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran negara Akhir Tahun 2014 karena surat ini adalah surat awal untuk persiapan langkah-langkah akhir thun 2014. Surat dapat didownload pada link di bawah ini. Read more [...]
        Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran dalam wilayah kerja KPPN Makassar II Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (<<span style="font-style:italic;">span style="font-weight:bold;">SPAN) pada KPPN Makassar II dan dalam rangka mengantisipasi peningkatan volume pencairan dana pada akhir tahun anggaran, dengan ini dimohon perhatian atas hal-hal sebagai berikut: Untuk memperlancar proses penerimaan SPM dan penerbitan SP2D oleh aplikasi SPAN diharapkan Read more [...]
        Kenapa perhituangan PPh bulan Desember 2014 itu menggunakan metode adjustment? Tujuannya agar nilai pajak di SPT (PPh berdasarkan penghasilan Januari s.d. Desember) dan Rekap SPT (PPh aktual dari gaji Januari s.d. Desember) nilainya sama. Aplikasi GPP versi tanggal 16 Juli 2014 perhitungan PPh nya sudah benar dengan mengikuti penjelasan diatas. Bagaimana dengan yang nilai pajak gaji bulan Desember 2014 berisi nol rupiah atau turun? Hal ini tidak lah mengapa, karena satker  tersebut secara Read more [...]
        Kamis, 23 Oktober 2014, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Alfiker Siringoringo dan Kepala KPPN Makassar II, Teddy, memenuhi undangan Kepala Satuan Brimob Polda Sulsel dalam suatu Upacara Resmi di Makosat Brimob Polda Sulsel dalam rangka penyerahan penghargaan secara simbolis dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel  kepada Kepala Satbrimob Polda Sulsel yang meraih Peringkat Pertama satker berkinerja terbaik Triwulan III TA. 2014 mitra kerja KPPN Makassar Read more [...]
        You need to upgrade your Flash Player
        Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
        Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
        Belanja Pegawai 1.582.012.374.000 779.497.617.274 49,27%
        Belanja Barang 1.381.695.966.000 576.422.457.321 41,72%
        Belanja Modal 199.836.906.000 9.315.225.603 4,66%
        Belanja Bantuan Sosial 233.597.728.000 76.974.613.500 32,95%
        T O T A L 3.397.142.974.000 1.442.209.913.697 42,45%