APBN 2014

      APBN 2014 (triliun rupiah)

      Pendapatan 1.667,10
      - Perpajakan 1.110,20
      - PNBP 385,40
      - Cukai 170,20
      - Hibah 1,40
      Belanja Negara 1.842,50
      - Belanja Pusat 637,80
      - Subsidi 333,70
      - Pemby. Bunga Utang 121,30
      - Belanja Lainnya 157,10
      - Dana Perimbangan 487,90
      - Dana Otonomi 104,60
      Pembiayaan 175,40
      - Dalam negeri 196,30
      - Luar Negeri (-20,9)

       

      Asumsi Makro  APBN 2014

      Pertumb. Ekonomi (%) 6,0
      Inflasi (%) 5,5
      Kurs (USD/Rp) 10.500
      SPN 3 bln (%) 5,0
      Harga Minyak (USD/barel) 105
      Lifting Minyak (ribu barel/hari) 870
      Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.240

      UU No 23 Thn 2013 ttg APBN 2014

      Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.


      Hit Counter provided by technology news
      Visits today: 44

      blog counter

        Update Aplikasi GPP 2014 ini adalah update Aplikasi GPP untuk perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil menjadi 58 tahun baik untuk Pelaksana maupuan Pejabat Fungsional. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional. Selain itu ada beberapa perbaikan lain yang dilakukan atas laporan Satker dan KPPN yang telah masuk ke Direktorat Sistem Perbendaharaan. PENGAJUAN GAJI SUSULAN KE KPPN HARUS MEMPEDOMANI Read more [...]
        Setelah melakukan Update SPM 14.1.3-D, satker yang sudah melakukan perekaman data pada Aplikasi SILABI diwajibkan melakukan POSTING ULANG pada SILABI mulai bulan Januari 2014. PERBAIKAN PADA SILABI : 1. Dapat dilakukan PU Bank dari saldo awal (tanpa harus merekam SPM UP) 2. Perbaikan Pencetakan Karwas Realisasi Anggaran untuk pembukuan SPM Pihak Ke-3 3. Perbaikan pencetakan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi 4. Perbaikan pencetakan LPJ 5. Perbaikan pembuatan & pencetakan BAR & Read more [...]
        Bersama ini disampaikan data satker yang realisasi penyerapan DIPA s/d triwulan I 2014 masih di bawah 15%. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam terkait dengan penyerapan anggaran dan penyelesaian yang akan/telah dilakukan sesuai dengan format terlampir. Format permasalahan agar diemail dengan bentuk file excel ke kppn136@gmail.com atau via fax ke (0411) 456958 paling lambat 16 Mei 2014. Read more [...]
        Sesuai Perdirjen Perbendaharaan No: PER-33/PB/2012 tentang Penatausahaan Retur, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan data yang kami himpun, masih sering terjadinya retur SP2D disebabkan karena kesalahan dalam pencantuman nama dan nomor rekening, rekening tutup dan rekening pasif. Mengingat persentase retur merupakan salah satu indikator kerja utama dalam kontrak kinerja KPPN Makasssar II (max 2%), maka untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya retur diminta Read more [...]
        Update Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara (K2PN) versi MPN-G2 : Adapun update tersebut merubah field kode NTPN sehingga bisa diinput dengan huruf untuk memfasilitasi konfirmasi NTPN yang dihasilkan oleh sistem MPN G2. Aplikasi ini bisa digunakan oleh KPPN yang telah menggunakan SPAN maupun yang belum. Download tata cara penyetoran penerimaan negara dengan E-Billing : Khusus untuk yang sudah menggunakan pembayaran dengan E-Billing (MPN G-2), diharapkan sudah mengupdate Read more [...]
        Dengan ini diharapkan bantuannya untuk turut berperan serta dalam mendukung pelaksanaan Sistem MPN G-2 dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut : Seluruh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Satker mitra kerja KPPN Makassar II agar melakukan penyetoran ke Kas Negara baik setoran Pajak, PNBP, dan Setoran Non Anggaran menggunakan fasilitas Sistem MPN G-2 sebagaimana yang telah disosialisasikan oleh KPPN Makassar II pada tanggal 29 April 2014 kepada para Bendahara Pengeluaran; Memberitahukan Read more [...]
        UPDATE APLIKASI SIMAK BMN VERSI 14.1.1 Dipergunakanolehsatuankerjamitra KPPN SPAN berupapenambahanperekaman SP2D dari 7 digit menjadi 15 digit. History update : Penambahanjumlah digit padaperekaman SP2D dari 7 digit menjadi 15 digit Perubahanmeliputi : No Modul 1 Sub menu perolehan BMN 2 Sub Menu Perubahan BMN-          Pengembangan -          PengembaganLangsung -          Pengembangan KDP 3 Sub Menu Perolehan ATR-          Read more [...]
        Sehubungan dengan surat kami nomor S-855/WPB.24/KP.0210/2014 tanggal 25 April 2014 perihal Permintaan Data peserta Workshop Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) TA 2014, dengan ini kami sampaikan bahwa untuk satuan kerja yang memiliki lebih dari 1 DIPA pada TA 2014 dapat mengirimkan peserta lebih dari 1 orang (maksimal sama dengan jumlah DIPA) untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mengingat pentingnya workshop tersebut dalam upaya Read more [...]
        Yth. Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Wilayah Bayar KPPN Makassar II   Sehubungan dengan surat Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor S-2718/PB/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Sosialisasi dan Implementasi SiLaBI pada satker Pengelola APBN dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : Penggunaan aplikasi SiLaBI akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia paling lambat bulan Juli 2014 (LPJ Bendahara akan disampaikan ke KPPN Makassar II bulan Read more [...]
        Yth.   Kepala Satuan Kerja Lingkup KPPN Makassar II (terlampir) di tempat   Dalam rangka menjalankan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah TA 2014, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan bekerjasama untuk menyelenggarakan Workshop Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang akan mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2014. Workshop tersebut dilaksanakan sebagai Read more [...]
        You need to upgrade your Flash Player
        Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
        Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
        Belanja Pegawai 1.582.012.374.000 779.497.617.274 49,27%
        Belanja Barang 1.381.695.966.000 576.422.457.321 41,72%
        Belanja Modal 199.836.906.000 9.315.225.603 4,66%
        Belanja Bantuan Sosial 233.597.728.000 76.974.613.500 32,95%
        T O T A L 3.397.142.974.000 1.442.209.913.697 42,45%