ASUMSI MAKRO & APBN 2016

APBN 2016 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.822,5
- Perpajakan 1.546,7
- PNBP 273,8
- Hibah 2,0
Belanja Negara 2.095,7
- Belanja Pusat K/L 784,1
- Belanja Pusat Non K/L 541,4
- Transfer Daerah & Dana Desa 770,2
Pembiayaan 273,2
- Dalam negeri 272,8
- Luar Negeri 0,4

 

Asumsi Makro  APBN 2016

Pertumb. Ekonomi (%) 5,3
Inflasi (%) 4,7
Kurs (USD/Rp) 13.900
SPN 3 bln (%) 5,5
Harga Minyak (USD/barel) 50
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 830
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.155

UU No 14 Thn 2015 ttg APBN 2016

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC 2015

jadwal bimtek

Update Aplikasi

Permintaan Pengembalian oleh Bank/Pos Persepsi

1. Hal-Hal yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi mengajukan SPM permintaan pengembalian :
– Terjadi kesalahan perekaman/penginputan surat setoran (SSP/SSPCP/SSBP/SSPB) misalnya : nominal SSP sebesar Rp. 100.000,- namun direkam oleh Bank/Pos Persepsi sebesar Rp. 1.000.000,-. Sehingga dalam hal ini Bank/Pos dapat mengajukan permintaan pengembalian ke KPPN selsisih nya sebesar Rp. 900.000,-.
– Terjadi Kelebihan pelimpahan ke Bank Tunggal/Bank Indonesia/Bank Operasional III PBB/BPHTB misalnya BRI Cabang A.Yani Makassar melaporkan penerimaan negara persepsi pada tanggal 28 Mei 2011 ke KPPN Makassar II sebesar Rp. 2.000.000,- Namun pada saat pelimpahan ke Bank Indonesia BNI Cabang A.Yani Makassar melimpahkan sebesar Rp. 20.000.000.

2. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65 Tahun 2007, pengajuan permintaan pengembalian diajukan dengan format tersendiri dan melampirkan :
1. Fotokopi surat setoran (SSP/SSPCP/SSBP/SSPB) dan bukti penerimaan negara (BPN);
2. Laporan Harian Penerimaan (Terdiri dari Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan, Rekap Nota Kredit, Nota Debet pelimpahan dan Daftar Nominatif Penerimaan);
3. Rekening Koran (Rekening Kas Negara).

Penerbitan SPM Pengembalian Penerimaan (SPM-PP)
Atas pengajuan permintaan tersebut setelah diadakan pemeriksaan pembukuan dan dinilai benar, KPPN c.q Seksi Verifikasi dan Akuntasi menerbitkan Surat Keterangan Telah dibukukan (SKTB) dan Surat Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan (SKP4) dan menyerahkan dokumen tersebut kepada seksi Bank/Giro Pos untuk diterbitkan SPM-PP.
SPM-PP diajukan dengan melampirkan SKTB dan SKP4 dengan dasar pembayaran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65 Tahun 2007, SKTB dan SKP4.

Leave a Reply

You need to upgrade your Flash Player
Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
Belanja Pegawai 1.758.903.215.000 1.780.048.048.009 101.20%
Belanja Barang 2.034.867.934.000 1.867.396.457.471 91.77%
Belanja Modal 516.116.116.000 490.449.721.116 95.03%
Belanja Bantuan Sosial 35.444.670.000 31.285.313.000 88.27%
T O T A L 4.345.331.935.000 4.169.179.539.596 95.95%