Visits today: 158

      blog counter

      This post has already been read 35377 times!

      PMK 190/PMK.05/2012

      TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

      pengganti
      *PMK 134/PMK.06/2005 “Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” beserta peraturan pelaksanaannya.

      dan PMK No.170/PMK.05/2010 “Tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran
      Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja”.

       

      Hal krusial terkait sinkronisasi Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya dengan mekanisme keuangan adalah terdapatnya klausul tata cara pembayaran pada PMK 190/PMK.05/2012 yang telah disesuaikan dengan Perpres 70/2012.

          Klausul yang dimaksud terdapat pada Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Pasal 43 ayat 3 dan 5.

      • UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
      • UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving).
      • Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
      • Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
      • UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:
        • Belanja Barang;
        • Belanja Modal; dan
        • Belanja Lain-lain.

       

      Tabel Perbandingan

      Perpres 54/2010

      PMK 190/PMK.05/2012

      Nilai Pengadaan

      Bukti Perjanjian

      Belanja Barang/Jasa

      Bukti Pembayaran

      s/d 10jt

      Nota/Kuitansi/SPK/SP

      • Non Modal s/d 50 juta
      • Nota / Kuitansi/ SPK/SP*

      10jt s/d 50jt

      Kuitansi/SPK/SP

      • Modal s/d 50 juta
      • Nota / Kuitansi/ SPK/SP

      50jt s/d 200jt

      SPK/SP

      Belanja Barang/Jasa diatas 50 juta
      • SPK/SP

      Di atas 200jt

      SP

       

      Tabel Sinkronisasi

      Nilai Belanja

      Bukti Perjanjian/Bukti Pembayaran

      s/d 10jt

      Nota / Kuitansi/SPK/SP

      10jt s/d 50jt

      Kuitansi/SPK/SP

      10jt s/d 50jt

      SPK/SP

      50jt s/d 200jt

      SPK/SP

      Di atas 200jt

      SP

       

          Dengan skema ini maka proses pengadaan langsung akan memenuhi tujuan dari kebijakan penyederhanaan aturan dan tata cara.  Sebagai catatan PMK 190/PMK.05/2012 berlaku sejak 1 Januari 2013.

       

      2 Responses to “PMK 190/PMK.05/2012 – Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN”

      Leave a Reply