Visits today: 1075

    blog counter

    This post has already been read 33511 times!

    PMK 190/PMK.05/2012

    TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

    pengganti
    *PMK 134/PMK.06/2005 “Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” beserta peraturan pelaksanaannya.

    dan PMK No.170/PMK.05/2010 “Tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran
    Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja”.

     

    Hal krusial terkait sinkronisasi Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya dengan mekanisme keuangan adalah terdapatnya klausul tata cara pembayaran pada PMK 190/PMK.05/2012 yang telah disesuaikan dengan Perpres 70/2012.

        Klausul yang dimaksud terdapat pada Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Pasal 43 ayat 3 dan 5.

    • UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
    • UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving).
    • Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
    • Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
    • UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:
      • Belanja Barang;
      • Belanja Modal; dan
      • Belanja Lain-lain.

     

    Tabel Perbandingan

    Perpres 54/2010

    PMK 190/PMK.05/2012

    Nilai Pengadaan

    Bukti Perjanjian

    Belanja Barang/Jasa

    Bukti Pembayaran

    s/d 10jt

    Nota/Kuitansi/SPK/SP

    • Non Modal s/d 50 juta
    • Nota / Kuitansi/ SPK/SP*

    10jt s/d 50jt

    Kuitansi/SPK/SP

    • Modal s/d 50 juta
    • Nota / Kuitansi/ SPK/SP

    50jt s/d 200jt

    SPK/SP

    Belanja Barang/Jasa diatas 50 juta
    • SPK/SP

    Di atas 200jt

    SP

     

    Tabel Sinkronisasi

    Nilai Belanja

    Bukti Perjanjian/Bukti Pembayaran

    s/d 10jt

    Nota / Kuitansi/SPK/SP

    10jt s/d 50jt

    Kuitansi/SPK/SP

    10jt s/d 50jt

    SPK/SP

    50jt s/d 200jt

    SPK/SP

    Di atas 200jt

    SP

     

        Dengan skema ini maka proses pengadaan langsung akan memenuhi tujuan dari kebijakan penyederhanaan aturan dan tata cara.  Sebagai catatan PMK 190/PMK.05/2012 berlaku sejak 1 Januari 2013.

     

    2 Responses to “PMK 190/PMK.05/2012 – Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN”

    Leave a Reply