WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2016

APBN 2016 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.822,5
- Perpajakan 1.546,7
- PNBP 273,8
- Hibah 2,0
Belanja Negara 2.095,7
- Belanja Pusat K/L 784,1
- Belanja Pusat Non K/L 541,4
- Transfer Daerah & Dana Desa 770,2
Pembiayaan 273,2
- Dalam negeri 272,8
- Luar Negeri 0,4

 

Asumsi Makro  APBN 2016

Pertumb. Ekonomi (%) 5,3
Inflasi (%) 4,7
Kurs (USD/Rp) 13.900
SPN 3 bln (%) 5,5
Harga Minyak (USD/barel) 50
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 830
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.155

UU No 14 Thn 2015 ttg APBN 2016

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC 2016

jadwal bimtek

Update Aplikasi

Jam Kerja dan Jam Pelayanan pada KPPN  Makassar II

Jam Pelayanan :

Senin s.d. Kamis

Waktu Pelayanan Waktu Istirahat
08.00 s.d. 12.15 12.15 s.d. 13.00
13.00 s.d. 15.00

Jumat    

Waktu Pelayanan Waktu Istirahat
08.00 s.d. 11.30 13.30 s.d. 13.30
13.30 s.d. 15.00

 

Jam Kerja KPPN Makassar II :

Senin s.d. Kamis 07.30 s.d. 12.15 13.00 s.d. 17.00
Jumat 07.30 s.d. 11.30 13.15 s.d. 17.00

 

Jenis Layanan

Jenis layanan KPPN Makassar II adalah sebagai berikut :

  1. Pencairan dana APBN melalui penerbitan SP2D;
  2. Penatausahaan penerimaan negara berupa penerimaan pajak, bea cukai dan PNBP;
  3. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa Bendahra Umum Negara (BUN);
  4. Bimbingan teknis kepada mitra kerja dalam pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Layanan ditujukan kepada mitra kerja yang berada di lingkup wilayah pembayaran KPPN Makassar II yaitu:

  1. Semua kantor/satuan kerja, instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga;
  2. Pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota);
  3. Masyarakat luas termasuk dunia usaha;
  4. Instansi pemerintah pada kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah.

 

Proses Penerbitan SP2D

Batas Waktu Penerbitan SP2D dan Pengesahan SKPP

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Non Belanja Pegawai

  1. Semua SPM yang disampaikan paling lambat pukul 13.30 diproses/diselesaikan menjadi SP2D selama satu jam setelah SPM diterima secara lengkap, dan SP2D diberi tanggal yang sama dengan tanggal pengajuan ke KPPN Makassar II.
  2. SPM yang disampaikan setelah pukul 13.30 s.d. 15.00 diproses menjadi SP2D selama satu jam  setelah SPM diterima secara lengkap dan SP2D diberi tanggal hari berikutnya dari tanggal pengajuan ke KPPN Makassar II.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai

  1. SP2D Gaji Induk diterbitkan paling lambat 5 hari sebelum tanggal 1 bulan pembayaran gaji.
  2. SP2D Non Gaji Induk diterbitkan paling lambat 5 hari kerja setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima secara lengkap.
  3. SP2D Non Gaji Induk dengan aplikasi GPP diterbitkan paling lambat 1 hari kerja setelah SPM diterima secara lengkap.

SPM baik itu belanja Pegawai atau pun belanja non pegawai yang tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada penerbit SPM dengan disertai alasan pengembalian.

Pengesahan Surat Keterangan Pemberhentian Pegawai (SKPP)

  1. SKPP Pegawai Mutasi/Pensiun dengan Aplikasi GPP diselesaikan paling lambat 1 hari kerja setelah SKPP diterima secara benar;
  2. SKPP Non Aplikasi GPP (TNI/Polri/Satker yang belum memakai Aplikasi GPP) diselesaikan paling lambat 5 hari kerja setelah SKPP diterima secara benar;
  3. SKPP Aplikasi GPP Wajib dilampiri Kartu Gaji Pegawai dari GPP;
  4. Tanggal SKPP minimal sama dengan tanggal gaji terakhir dibayarkan.

 

Dasar Hukum

  1. Keputusan Menteri Keuangan No. 71/KMK.01/1996
  2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005
  3. Keputusan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-297/PB/2007
  4. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. SE-36/PB/2007

Inovasi Pelayanan

  • Sistem mesin antrian pada front office, Costumer Service dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
  • Tayangan Informasi melalui display monitor LCD pada ruang Lobby untuk keprluan pengumuman peraturan perbendaharaan dan keuangan negara kepada mitar kerja.
  • Peraturan kepada mitra kerja ( satker ) untuk menggunakan name tag khusus bagi petugas pengantar SPM / pengambil SP2D dengan tujuan menghindari interaksi dengan pihak ke – 3 / pihak yang tidak berkepentingan.

Leave a Reply

You need to upgrade your Flash Player
Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
Belanja Pegawai 1,857,843,875,000 977,996,740,542 52.64%
Belanja Barang 2,058,096,721,000 767,400,387,950 37.29%
Belanja Modal 612,342,869,000 89,744,733,111 14.66%
Belanja Bantuan Sosial 25,936,982,000 4,578,510,000 17.65%
T O T A L 4,554,220,447,000 1,839,720,371,603 (40.40%