WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2016

APBN 2016 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.822,5
- Perpajakan 1.546,7
- PNBP 273,8
- Hibah 2,0
Belanja Negara 2.095,7
- Belanja Pusat K/L 784,1
- Belanja Pusat Non K/L 541,4
- Transfer Daerah & Dana Desa 770,2
Pembiayaan 273,2
- Dalam negeri 272,8
- Luar Negeri 0,4

 

Asumsi Makro  APBN 2016

Pertumb. Ekonomi (%) 5,3
Inflasi (%) 4,7
Kurs (USD/Rp) 13.900
SPN 3 bln (%) 5,5
Harga Minyak (USD/barel) 50
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 830
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.155

UU No 14 Thn 2015 ttg APBN 2016

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC 2016

jadwal bimtek

Update Aplikasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan  dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Makassar II adalah KPPN type A1 yang  mempunyai tugas sebagai berikut :

 

1.    Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendaharawan umum,

2.    Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta

3.    Melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPN Makassar II menyelenggarakan fungsi :

 

1.    Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

2.    Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara) ;

3.    Penyaluran Pembiayaan atas beban APBN ;

4.    Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan

5.    Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dari Kas Negara

6.    Pengiriman  dan penerimaan kiriman uang ;

7.    Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBN ;

8.    Penyusunan Laporan Realisasi pembiayaan yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri ;

9.    Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak ;

10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi

11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan

12. Pelaksanaan kehumasan

13. Pelaksanaan administrasi KPPN.

 

Leave a Reply

You need to upgrade your Flash Player
Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
Belanja Pegawai 1,857,843,875,000 977,996,740,542 52.64%
Belanja Barang 2,058,096,721,000 767,400,387,950 37.29%
Belanja Modal 612,342,869,000 89,744,733,111 14.66%
Belanja Bantuan Sosial 25,936,982,000 4,578,510,000 17.65%
T O T A L 4,554,220,447,000 1,839,720,371,603 (40.40%