WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2016

APBN 2016 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.822,5
- Perpajakan 1.546,7
- PNBP 273,8
- Hibah 2,0
Belanja Negara 2.095,7
- Belanja Pusat K/L 784,1
- Belanja Pusat Non K/L 541,4
- Transfer Daerah & Dana Desa 770,2
Pembiayaan 273,2
- Dalam negeri 272,8
- Luar Negeri 0,4

 

Asumsi Makro  APBN 2016

Pertumb. Ekonomi (%) 5,3
Inflasi (%) 4,7
Kurs (USD/Rp) 13.900
SPN 3 bln (%) 5,5
Harga Minyak (USD/barel) 50
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 830
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.155

UU No 14 Thn 2015 ttg APBN 2016

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Update Aplikasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan  dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Makassar II adalah KPPN type A1 yang  mempunyai tugas sebagai berikut :

 

1.    Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendaharawan umum,

2.    Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta

3.    Melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPN Makassar II menyelenggarakan fungsi :

 

1.    Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

2.    Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara) ;

3.    Penyaluran Pembiayaan atas beban APBN ;

4.    Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan

5.    Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dari Kas Negara

6.    Pengiriman  dan penerimaan kiriman uang ;

7.    Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBN ;

8.    Penyusunan Laporan Realisasi pembiayaan yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri ;

9.    Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak ;

10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi

11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan

12. Pelaksanaan kehumasan

13. Pelaksanaan administrasi KPPN.

 

Leave a Reply

You need to upgrade your Flash Player
Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
Belanja Pegawai 1,857,843,875,000 977,996,740,542 52.64%
Belanja Barang 2,058,096,721,000 767,400,387,950 37.29%
Belanja Modal 612,342,869,000 89,744,733,111 14.66%
Belanja Bantuan Sosial 25,936,982,000 4,578,510,000 17.65%
T O T A L 4,554,220,447,000 1,839,720,371,603 (40.40%