WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2016

APBN 2016 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.822,5
- Perpajakan 1.546,7
- PNBP 273,8
- Hibah 2,0
Belanja Negara 2.095,7
- Belanja Pusat K/L 784,1
- Belanja Pusat Non K/L 541,4
- Transfer Daerah & Dana Desa 770,2
Pembiayaan 273,2
- Dalam negeri 272,8
- Luar Negeri 0,4

 

Asumsi Makro  APBN 2016

Pertumb. Ekonomi (%) 5,3
Inflasi (%) 4,7
Kurs (USD/Rp) 13.900
SPN 3 bln (%) 5,5
Harga Minyak (USD/barel) 50
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 830
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.155

UU No 14 Thn 2015 ttg APBN 2016

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Update Aplikasi

PROSEDUR PENCAIRAN DANA APBN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.PMK-190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan lainnya yang masih berlaku. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh satuan kerja setiap Awal Tahun:

Langkah-Langkah Awal Tahun Anggaran (di satker):

  • Menetapkan Pejabat Perbendaharaan;
  • Meneliti DIPA untuk memastikan kebenaran baik jumlah dana atau akun yang digunakan, jika ada yang salah dan tidak sesuai segera lakukan revisi DIPA;
  • Menyusun POK beserta jadwal kegiatan;
  • Menyusun rencana penarikan dana berdasarkan POK yang telah disusun.
  • Menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D.

Langkah-Langkah Awal  Pencairan  Anggaran Negara (di KPPN):

    • KPA menyampaikan surat keputusan penetapan pejabat perbendaharaan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan dan cap/stempel Satker, apabila belum ada penunjukkan dapat mempergunakan pejabat yang lama dengan memberitahukan kepada KPPN; (PMK-190/PMK.05/2012) (download: Form Spesimen)
    • KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pengeluaran sebagai penampungan dana DIPA kepada KPPN sebagai Kuasa BUN (dalam hal satker yang baru membuka rekening) sesuai dengan lampiran I PMK-252/PMK.05/2014
      • Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan
      • Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II PMK-252/PMK.05/2014.
      • Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-252/PMK.05/2014
      • Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V PMK-252/PMK.05/2014

KPPN menerbitkan surat persetujuan pembukaan rekening sesuai format lampiran VI PMK-252/PMK.05/2014,  selanjutnya satker membuka rekening pengeluaran di Bank dan melaporkan rekening pengeluaran yang telah dibuka menggunakan formulir dalam Lampiran VIII PMK-252/PMK.05/2014, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening. download: Formulir Persetujuan Pembukaan Rekening)

    • KPA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D (paling banyak 3 orang); Petugas yang ditunjuk adalah pejabat perbendaharaan atau PNS yang memahami prosedur pencairan dana; Menyampaikan surat penunjukan kepada KPPN (format Lampiran IIIPER-57/PB/2010, dilampiri :
        • Surat penunjukkan Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D
        • Foto copy SIM/KTP atau identitas lainnya.
        • Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6

      Selanjutnya KPPN menerbitkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)

      (PER-57/PB/2010 diubah dengan PER-41/PB/2011 diubah dengan PER-88/PB/2011)

       (download: Format Penunjukan Petugas Satker)

    • PPSPM menyampaikan register pendaftaran PIN PPSPM, Registrasi dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan sesuai format , dilengkapi lampiran sebagai berikut :
        • Fotokopy KTP
        • Fotokopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PP SPM
        • Satu lembar Meterai Rp.6.000,-

      (PER- 19/PB/2012)

      (download: Formulir PIN-PPSPM)

    • Melakukan pencairan dana dengan menggunakan aplikasi yang disediakan:
  • Aplikasi GPP PNS (khusus satker KD yang ada pembayaran gaji)
  • Aplikasi SAS dan PIN PPSPM
Link Download Aplikasi Download PMK-190 & slide

One Response to “Persyaratan Pada Awal Tahun Anggaran”

  • Rudy:

    sehubungan dengan surat Direktur akuntansi dan pelaporan keuangan Nomor : S-9070/PB/2014, tentang perubahan Akun belanja
    barang persediaan, kami sudah melakukan revisi ke kanwil tapi ditolak karena ini merupakan revisi POK kewenangan Satker, bagaimana
    cara merevisi tersebut pak, sedangkan kalau revisi POK bagaimana dengan mengubah Aplikasi Spannya atau Sakpa/Saiba kalau gak disahkan
    oleh Kanwil, mohon petunjuknya ? terima kasih

Leave a Reply

You need to upgrade your Flash Player
Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
Belanja Pegawai 1,857,843,875,000 977,996,740,542 52.64%
Belanja Barang 2,058,096,721,000 767,400,387,950 37.29%
Belanja Modal 612,342,869,000 89,744,733,111 14.66%
Belanja Bantuan Sosial 25,936,982,000 4,578,510,000 17.65%
T O T A L 4,554,220,447,000 1,839,720,371,603 (40.40%