WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2018

APBN 2018 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.894/7
- Perpajakan 1.618,1
- PNBP 275,4
- Hibah 1,2
Belanja Negara 2.220,7
- Belanja Pusat K/L 847,4
- Belanja Pusat Non K/L 607,1
- Transfer Daerah & Dana Desa 766,2
Pembiayaan 325,9
- Pembiayaan Utang 399,2
- Pembiayaan Investasi 65,7

 

Asumsi Makro  APBN 2018

Pertumb. Ekonomi (%) 5,4
Inflasi (%) 3,5
Kurs (USD/Rp) 13.400
SPN 3 bln (%) 5,2
Harga Minyak (USD/barel) 48
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 800
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.200

UU No 15 Thn 2017 ttg APBN 2018

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Update Aplikasi

Please specify the group

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Makassar II

Sesuai dengan PMK 128/PMK.05/2017 dan PENG-01/PB/2019 tentang pelaksanaan sertifikasi bendahara pada satker pengelola APBN periode I Tahun 2019 dengan ini disampaikan persyaratan sertifikasi bendahara sebagai berikut :

  1. Pendaftaran Sertifikasi Bendahara dapat diikuti oleh calon peserta yang menduduki jabatan bendahara dan calon peserta yang tidak  sedang  menduduki jabatan  bendahara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam surat Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PENG-01/PB/2019 yang dapat diunduh melalui website : kppnmakassar2.net; 
  2. Pendaftaran Sertifikasi Bendahara dilakukan di Unit Pelaksana Sertifikasi yang telah ditetapkan, yaitu di KPPN Makassar II Gedung Keuangan Negara I Lantai 1 Jalan Urip Sumohardjo KM 4 Makassar 31 Januari 2019 setiap hari kerja pada pukul 08.00 – 13.00 WIB pada loket CSO;
  3. Syarat-Syarat Pendaftaran
    1. Pegawai Negeri  Sipil  (PNS),  prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  atau  anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
    2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
    3. Golongan paling rendah II/b atau sederajat;
    4. Memiliki salah satu dari sertifikat berikut :
      1. Sertifikat pendidikan dan pelatihan bendahara yang diterbitkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, atau lembaga diklat lainnya Sebelum tanggal 20 Januari 2016.
      2. Sertifikat pendidikan dan pelatihan bendahara yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya Sebelum tanggal 20 Januari 2016.
      3. Sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sebelum tanggal 20 Januari 2016.
      4. Untuk yang menjabat dan tidak memiliki sertifikat bendahara akan diikutkan dalam mekanisme Computer Based Test (CBT) yang terintegrasi dengan penyegaran (REFRESHMENT).
    5. Tata Cara Pendaftaran
      • . Mengisi Formulir Pendaftaran dan surat usulan nama calon peserta, format dapat diperoleh di UPS atau diunduh melalui situs kppnmakassar2.net;
  1. Adapun ketentuan dan dokumen persyaratan pendaftaran yang perlu disampaikan pad UPS adalah sebagai berikut :
    1. Surat usulan nama calon peserta sertifikasi dari kepala satuan kerja;
    2. Softcopy pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah dalam format JPG.
    3. Softcopy sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh BPPK/lembaga diklat lainnya/Lembaga Sertifikasi Profesi (coret yang tidak perlu) sebelum tanggal 20 Januari 2016 dan dilegalisir oleh pejabat penanggungjawab kepegawaian dalam softcopy format PDF berukuran maksimal 400 kb;
  2. Dalam hal data calon peserta telah sesuai, UPS akan menerbitkan dan menyampaikan username dan password aplikasi GO.ID kepada calon peserta untuk merekam data diri dan mengunggah softcopy dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 melalui aplikasi SIMSERBA.
  3. Dalam  hal memerlukan   informasi  lebih lanjut terkait  dengan  proses  pendaftaran,  calon peserta dapat menghubungi   CSO KPPN  Makassar  II

Demikian  disampaikan,   atas perhatiannya  diucapkan  terima  kasih.

S-4/WPB.25/KP.02/2019 Download Peng-1

Leave a Reply

You need to upgrade your Flash Player
Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
Belanja Pegawai 2,240,226,766,000 415,280,387,072 18.54%
Belanja Barang 2,279,851,693,000 342,043,572,507 15.00%
Belanja Modal 397,080,328,000 17,327,074,480 4.36%
Belanja Bantuan Sosial 16,026,450,000 4,243,800,000 26.48%
Transfer 951,759,073,000 39,002,582,600 4.10%
T O T A L 5,884,944,310,000 817,897,416,659 (13.90%