WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2018

APBN 2018 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.894/7
- Perpajakan 1.618,1
- PNBP 275,4
- Hibah 1,2
Belanja Negara 2.220,7
- Belanja Pusat K/L 847,4
- Belanja Pusat Non K/L 607,1
- Transfer Daerah & Dana Desa 766,2
Pembiayaan 325,9
- Pembiayaan Utang 399,2
- Pembiayaan Investasi 65,7

 

Asumsi Makro  APBN 2018

Pertumb. Ekonomi (%) 5,4
Inflasi (%) 3,5
Kurs (USD/Rp) 13.400
SPN 3 bln (%) 5,2
Harga Minyak (USD/barel) 48
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 800
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.200

UU No 15 Thn 2017 ttg APBN 2018

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Update Aplikasi

Please specify the group

Wajah pengelolaan gaji Polri sebentar lagi berubah. Didahului oleh PMK Nomor 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja PNS Pusat/Anggota TNI/Anggota Kepolisian Negara RI, persiapan baik di sisi instansi kepolisian maupun dari KPPN telah dilakukan. Persiapan ini kini diperkuat dengan Perdirjen Perbendaharaan No PER-38/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja PNS Pusat/Anggota Kepolisian Negara RI.

Sebelumnya KPPN Makassar II telah melakukan pengambilan database kepegawaian di lingkungan polri untuk melengkapi data ada kartu Polri. Ditjen Perbendaharaan melalui Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP) pada bulan November lalu ( http://kppnmakassar2.net/?p=2263 )telah meluncurkan aplikasi Belanja Pegawai Polri (BPP) untuk para anggota Polri dan GPP2013 untuk PNS Polri. Untuk memperkenalkan Aplikasi tersebut, KPPN Makassar II melaksanakan Sosialisasi Aplikasi BPP dan GP 2013 kepada satuan kerja di lingkungan kepolisian. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari rabu, 28 November 2012 bertempat di Aula KPPN Makassar II, lantai 2 GKN I Makassar. Dengan dihadiri oleh 30 satker polri di wailayah bayar KPN Makassar II, acara ini dibuka langsung oleh Kepala KPPN Makassar II, Sukemi Mumpuni.

Bertindak sebagai moderator, Joko Supriyanto, Kepala Seksi Pencairan dana, memandu acara sosialisasi ini. Para Paur Gaji dan operator gaji mengikuti sosialisasi ini dengan seksama, mengingat aplikasi ini efektif berlaku di tahun 2013.  Materi Sosialisasi ini sendiri dibawakan oleh Ngatiman, elaksana seksi Pencairan Dana. Dalam penyampaiannya, beliau menjelaskan ruang lingkup pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yaitu

  • Pengujian, pembebanan pada mata anggaran yang disediakan dan perintah pembayaran tagihan-tagihan atas beban belanja pegawai dalam rangka pelaksanaan APBN
  • Pelaksanaan pembayaran belanja pegawai
  • Penyelenggaraan penatausahaan belanja pegawai
  • Pengelolaan database yang berhubungan dengan belanja pegawai
  • Pengendalian pengelolaan administrasi belanja pegawai
  • Pelaporan pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan
  • Penyelesaian kerugian negara yang timbul sebagai akibat kesalahan dan/kelalaian dalam pengelolaan administrasi belanja pegawai
Adapun dokumen pendukung yang diperlukan dalam ereaman belanja pegawai adalah :
  • SK Pengangkatan sebagai Anggota POLRI
  • SK Pengangkatan CPNS POLRI dan/atau PNS POLRI
  • SK Kenaikan Pangkat 2(dua) periode terakhir
  • SK KGB 2 (dua) periode terakhir
  • SK Jabatan periode terakhir
  • SK untuk mendapatkan tunjangan keluarga sesuai dengan status terakhir masing-masing Anggota POLRI/PNS POLRI
Satker POLRI melakukan langkah-langkah persiapan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai meliputi:
  • Menyediakan perangkat komputer untuk pengelolaan administrasi database belanja pegawai Satker POLRI
  • Melakukan koordinasi dengan KPPN dalam rangka kelancaran pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Satker POLRI
  • Menertibkan dan melengkapi data serta dokumen pendukung kepegawaian/dosir masing-masing Anggota Polri
  • Menyelesaikan pengajuan SPM kepada KPPN untuk pembayaran hak kekurangan gaji Anggota/PNS POLRI yang timbul sebelum pelaksanaan pengalihan
  • Melakukan perekaman data Anggota/PNS POLRI berdasarkan dokumen pendukung pada Aplikasi BPP Satker termasuk utang kepada negara beserta jumlah angsuran perbulan sebagai database awal Anggota/PNS POLRI
  • Menyampaikan data hasil perekaman sebagaimana dimaksud diatas kepada KPPN paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengelolaan administrasi belanja pegawai Satker POLRI dialihkan kepada Satker ybs, untuk dilakukan rekonsiliasi bersama KPPN
  • Memperbaiki data hasil perekaman apabila pada saat rekonsiliasi dengan KPPN terdapat kekuranglengkapan/kesalahan data sebagaimana pemberitahuan dari KPPN
  • Menandatangani BAR setelah hasil rekonsiliasi atas data hasil perekaman telah benar, lengkap, dan sama antara KPPN dan Satker POLRI
Dengan demikian tujuan pelaksanaan pengelolaan gaji polri baru ini diharapkan
  • Pencatatan menjadi lebih mudah dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi.
  • Penghematan yang cukup signifikan dalam penggunaan kertas (paper less). Hanya dibutuhkan satu lembar rekap daftar gaji dan copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi untuk pengujian dalam pembayaran gaji induk dan non gaji induk. Oleh karena itu wajib dilampiri dengan SPTJM.
  • Efisiensi dalam waktu dan tenaga sehingga tidak memerlukan petugas dengan jumlah yang besar.
  • Pengendalian dalam perencanaan dan pengawasan yang lebih baik.
 
 Untuk lebih lengkapnya, silahkan anda baca atau download slide sosialisasi  BPP Polri dan GPP 2013 di bawah ini :

Leave a Reply

You need to upgrade your Flash Player
Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
Belanja Pegawai 2,240,226,766,000 415,280,387,072 18.54%
Belanja Barang 2,279,851,693,000 342,043,572,507 15.00%
Belanja Modal 397,080,328,000 17,327,074,480 4.36%
Belanja Bantuan Sosial 16,026,450,000 4,243,800,000 26.48%
Transfer 951,759,073,000 39,002,582,600 4.10%
T O T A L 5,884,944,310,000 817,897,416,659 (13.90%