ASUMSI MAKRO & APBN 2016

APBN 2016 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.822,5
- Perpajakan 1.546,7
- PNBP 273,8
- Hibah 2,0
Belanja Negara 2.095,7
- Belanja Pusat K/L 784,1
- Belanja Pusat Non K/L 541,4
- Transfer Daerah & Dana Desa 770,2
Pembiayaan 273,2
- Dalam negeri 272,8
- Luar Negeri 0,4

 

Asumsi Makro  APBN 2016

Pertumb. Ekonomi (%) 5,3
Inflasi (%) 4,7
Kurs (USD/Rp) 13.900
SPN 3 bln (%) 5,5
Harga Minyak (USD/barel) 50
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 830
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.155

UU No 14 Thn 2015 ttg APBN 2016

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC 2015

jadwal bimtek

Update Aplikasi

[box type=”shadow”]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II

 ============================================================================= 

Nomor

: S -2477/WPB.24/KP.0220/2012

          14 Juni 2012

Sifat

: Segera

 

Lampiran

: –

 

Hal

: Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas Tahun Anggaran 2012

 

 

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran

       dalam wilayah kerja KPPN Makassar II

 

  1. Dasar :
    1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2012 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan;
    2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2012 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan;
    3. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5143/PB/2012 tanggal 13 Juni 2012 hal Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2012 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
  2. Berdasarkan peraturan dan surattersebut pada butir 1, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
    1. Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2012;
    2. Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2012;
    3. Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji bulan ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni 2012;
    4. Pembayaran gaji bulan ketiga belas untuk PNS Pusat, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pejabat Negara dibayarkan pada bulan Juni 2012, berkenaan dengan hal tersebut diminta untuk segera mengajukan pembayaran gaji bulan ketiga belas kepada KPPN Makassar II; 
    5. Pembayaran gaji bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibebankan pada DIPA Satuan Kerja berkenaan Tahun Anggaran 2012;
    6. Bagi Satuan Kerja yang telah menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) pengajuan SPM gaji/kekurangan gaji/susulan gaji bulan ketiga belas kepada KPPN Makassar II disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi GPP versi terbaru (versi 9 Mei 2012).
  3. Softcopy Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan dimaksud dapat diunduh di http://www.perbendaharaan.go.id atau kppnmakassar2.net

 

      Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 

                                                                                                                        Kepala Kantor,

 

 

                                                                                                                        Sukemi Mumpuni

                                                                                                                       NIP. 19710402 199703 1 001

 

Tembusan :

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.

[/box]

Leave a Reply

You need to upgrade your Flash Player
Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
Belanja Pegawai 1,857,843,875,000 977,996,740,542 52.64%
Belanja Barang 2,058,096,721,000 767,400,387,950 37.29%
Belanja Modal 612,342,869,000 89,744,733,111 14.66%
Belanja Bantuan Sosial 25,936,982,000 4,578,510,000 17.65%
T O T A L 4,554,220,447,000 1,839,720,371,603 (40.40%