WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2018

APBN 2018 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.894/7
- Perpajakan 1.618,1
- PNBP 275,4
- Hibah 1,2
Belanja Negara 2.220,7
- Belanja Pusat K/L 847,4
- Belanja Pusat Non K/L 607,1
- Transfer Daerah & Dana Desa 766,2
Pembiayaan 325,9
- Pembiayaan Utang 399,2
- Pembiayaan Investasi 65,7

 

Asumsi Makro  APBN 2018

Pertumb. Ekonomi (%) 5,4
Inflasi (%) 3,5
Kurs (USD/Rp) 13.400
SPN 3 bln (%) 5,2
Harga Minyak (USD/barel) 48
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 800
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.200

UU No 15 Thn 2017 ttg APBN 2018

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Update Aplikasi

Please specify the group

1)      Penambahan menu Perbaikan NIP/NRP di level Satker dan KPPN, dalam rangka perbaikan NIP/NRP seluruh satker. Perbaikan NIP/NRP ini dilakukan dimana saat ini masih banyak satker yang masih menggunakan NIP lama (NIP 9 Digit ditambah nol), ataupun NIP/NRP pegawai di suatu satker yang sama dengan NIP/NRP pegawai di satker lain. Hal ini perlu dibetulkan, dimana level pembetulan NIP/NRP ini dimulai dari satker dan disampaikan secara resmi ke KPPN.  Perbaikan NIP/NRP ini berlaku untuk PNS K/L, PNS Polri, PNS TNI, Anggota Polri dan Prajurit TNI.

2)   Perbaikan NIP/NRP satker ini akan berpengaruh terhadap perbaikan data Supplier di SPAN, oleh sebab itu perbaikan NIP/NRP ini setelah diselesaikan di sisi Aplikasi GPP/BPP/DPP selanjutnya diikuti dengan proses perbaikan data Supplier pada SPAN.

3)   Perubahan referensi tunjangan kemahalan hakim berdasarkan SE-31/PB/2017 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-38/PB/2012 Tentang Besaran Gaji Pokok Hakim , Tunjangan Hakim , dan Tunjangan Kemahalan Yang berada di bawah Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012

4)   Penambahan Referensi Tunjangan Jabatan Fungsional  :

  • Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian (SE-41/PB/2017)
  • Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (SE-42/PB/2017)
  • Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (SE-43/PB/2017)
  • Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja (SE-47/PB/2017)
  • Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi elektromedis (SE-48/PB/2017)
  • Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis (SE-49/PB/2017)
  • Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer (SE-50/PB/2017)
  • Tunjangan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur (SE-51/PB/2017)

5)   Perubahan tarif uang makan / uang makan lembur sesuai dengan PMK-78/PMK.02/2017

via dropbox via mediafire

 

4 Responses to “Update GPP (13-07-2017)”

  • rahmala:

    Apakah sudah bisa mengajukan Uang Makan/Uang lembur dengan tarif baru?
    TMT kapan min? #semoga ada kekuarangan ;)

    • Supervisor KPPN Makassar II:

      Sesuai dengan PMK 78/02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 mulai berlaku sejak di undangkan yaitu 14 Juni 2017, soal ada kekurangan atau kapan bisa dibayar menunggu juknisnya

  • efvendi:

    apakah aplikasi GPP yang sekarang tidak ada menu SKPP seperti GPP tahun 2013, untuk keseragaman f

    • Wahyu_aryadi:

      Iya, sejak 2014/2015 menu skpp hilang karena beberapa elemen keterangan di skpp tiap satker berbeda-beda, contohnya elemen remun, uang makan, thr yang kadang dimunculkan kadang hilang saat pembuatan skpp

Leave a Reply for rahmala

You need to upgrade your Flash Player
Sumber: http://kppnmakassar2.net/monitoring/realisasi-anggaran/
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
Belanja Pegawai 2,240,226,766,000 415,280,387,072 18.54%
Belanja Barang 2,279,851,693,000 342,043,572,507 15.00%
Belanja Modal 397,080,328,000 17,327,074,480 4.36%
Belanja Bantuan Sosial 16,026,450,000 4,243,800,000 26.48%
Transfer 951,759,073,000 39,002,582,600 4.10%
T O T A L 5,884,944,310,000 817,897,416,659 (13.90%