WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2018

APBN 2018 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.894/7
- Perpajakan 1.618,1
- PNBP 275,4
- Hibah 1,2
Belanja Negara 2.220,7
- Belanja Pusat K/L 847,4
- Belanja Pusat Non K/L 607,1
- Transfer Daerah & Dana Desa 766,2
Pembiayaan 325,9
- Pembiayaan Utang 399,2
- Pembiayaan Investasi 65,7

 

Asumsi Makro  APBN 2018

Pertumb. Ekonomi (%) 5,4
Inflasi (%) 3,5
Kurs (USD/Rp) 13.400
SPN 3 bln (%) 5,2
Harga Minyak (USD/barel) 48
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 800
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.200

UU No 15 Thn 2017 ttg APBN 2018

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Peraturan

Kumpulan Peraturan terkait pelayanan KPPN Makassar II

Kepada Yth. : Para Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Makassar II Di Tempat   Menunjuk surat Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor S-3624/PB.3/2015 tanggal 4 Mei 2015 hal tersebut diatas, dengan ini di sampaikan hal-hal sebagai Baca Selengkapnya. . . .
Sehubungan dengan telah dilakukannya kick-off Implementasi Akuntansi berbasis akrual pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga tanggal 4 maret 2015, dan telah diluncurkannya Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) maka dengan ini disampaikan langkah-langkah Baca Selengkapnya. . . .
Sehubungan dengan masih terdapat revisi DIPA Pagu Minus yang samapi dengan batas akhir tanggal 9 Maret 2015 belum diajukan oleh satker ke DJA atau ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan, maka batas waktu penyelesaian DIPA pagu minus tesebut dan kegiatan rekonsiliasi Baca Selengkapnya. . . .
Dalam rangka penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan TA 2014 pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN dan pelaksanaan ketentuan dalam pasal 83 PKM nomor 257/PMK.02/2014 tentang tata cara revisi DIPA TA 2015, dengan ini disampaikan Baca Selengkapnya. . . .
Sehubungan dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-7638/PB/2014 tanggal 11 November 2014 hal pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Akhir TA 2014 dan nomor : S-149/PB/2015 tanggal 8 Januari 2015 hal petunjuk lebih lanjut penyusunan laporan Baca Selengkapnya. . . .
 PER-3/PB/2015 Perubahan Kelima Atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 Tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang   DOWNLOAD PERATURAN Baca Selengkapnya. . . .
Bersama ini kami sampaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 tahun 2014 Tentang Pedoman Tata cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015. Dimohon kepada seluruh Satuan kerja untuk mendownload dan mempedomani dalam penyusunan Baca Selengkapnya. . . .
Di bawah ini kami sediakan kumpulan Peraturan Menteri Keuangan terkait Sistem Akuntansi dan Pelaporan, Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Setiap Baca Selengkapnya. . . .
(Kepada Satker BLU Wilayah Kerja KPPN Makassar II) bersama ini disampaikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor : Per-47/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan layanan Baca Selengkapnya. . . .
Penyampaian Surat Kepala KPPN Makassar II Nomor : S-171/WPB.24/KP.0240/2015 tanggal 27 Januari 2015 Hal Perbaikan/Revisi akun belanja Bansos dan Belanja barang Persediaan Serta Perubahan Akun Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Anggaran  yang lalu Baca Selengkapnya. . . .