WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2018

APBN 2018 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.894/7
- Perpajakan 1.618,1
- PNBP 275,4
- Hibah 1,2
Belanja Negara 2.220,7
- Belanja Pusat K/L 847,4
- Belanja Pusat Non K/L 607,1
- Transfer Daerah & Dana Desa 766,2
Pembiayaan 325,9
- Pembiayaan Utang 399,2
- Pembiayaan Investasi 65,7

 

Asumsi Makro  APBN 2018

Pertumb. Ekonomi (%) 5,4
Inflasi (%) 3,5
Kurs (USD/Rp) 13.400
SPN 3 bln (%) 5,2
Harga Minyak (USD/barel) 48
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 800
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.200

UU No 15 Thn 2017 ttg APBN 2018

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Surat

        Sehubungan dengan pelaksanaan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut : Pada saat ini Piloting SAKTI Tahap I, II dan III telah selesai dilaksanakan untuk Satuan Kerja Baca Selengkapnya. . . .
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan No. SE-74/PB/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut Baca Selengkapnya. . . .
Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Makassar II di tempat Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan III Tahun Anggaran 2019 dan telah dilakukannya evaluasi kinerja terhadap satker pada wilayah kerja KPPN Makassar II, Pedoman Pelaksanaan Baca Selengkapnya. . . .
Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup KPPN Makassar II Sehubungan dengan telah ditetapkannya PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam Baca Selengkapnya. . . .
Sehubungan dengan persiapan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : lmplementasi SAKTI merupakan tindak lanjut pelaksanaan reformasi dalam pengelolaan keuangan negara dengan Baca Selengkapnya. . . .
Sehubungan dengan telah terbitnya PMK 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu Baca Selengkapnya. . . .
      Baca Selengkapnya. . . .
Baca Selengkapnya. . . .
  Baca Selengkapnya. . . .
Baca Selengkapnya. . . .