KPPN Makassar II

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) harus dilakukan untuk menjaga stabilitas anggaran dan juga meringankan beban APBN. “Terus terang tidak sehat dan kurang aman. Kalau tidak perbaiki anggaran kita akan melebihi 3 persen dan melanggar Undang-Undang. Dengan defisit yang besar, ketahanan ekonomi kita akan terganggu,” kata Presiden saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Jakarta, Selasa.

Kepala Negara mengatakan beban anggaran akibat subsidi, khususnya subsidi bahan bakar minyak semakin besar dan berpotensi menganggu kesehatan fiskal. Presiden Yudhoyono memaparkan dari rencana APBN 2013 penerimaan sebesar Rp1.529,7 triliun dengan belanja negara sebesar Rp1.683 triliun maka defisit yang terjadi sebesar Rp153,3 triliun atau sebesar 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ditambahkannya, berdasarkan APBN 2013 maka anggaran untuk total subsidi mencapai Rp317,2 triliun, sementara untuk subsidi BBM sendiri mencapai Rp193,8 triliun.

“Bila tidak dikendalikan maka total subsidi bisa mencapai Rp446,8 triliun dan subsidi BBM saja bisa mencapai Rp297,7 triliun dan defisitnya bisa mencapai Rp353,6 triliun atau 3,83 persen dari produksi domestik bruto,” tukas Presiden. “Subsidi BBM yang amat besar mengakibatkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan menjadi semakin sedikit, juga pembangunan infrastruktur terbatas,” tambahnya. Oleh karena itu, pengurangan subsidi bahan bakar minyak, kata Presiden, harus dilakukan dalam waktu dekat.

“Bila kita tidak lakukan sesuatu, bila perekonomian tidak dijaga dengan baik nanti akan mendapatkan kesulitan. Saya harus katakan dengan gamblang bahwa subsidi BBM memang perlu dikurangi cara dengan menaikkan harga BBM terbatas dan terukur, kenaikan harus terbatas, tertentu dan terukur,” ujarnya.

Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, menurut Menteri Keuangan M. Chatib Basri, dapat berpengaruh pada perbaikan defisit kembar (defisit neraca perdagangan dan defisit anggaran) yang tengah terjadi, yang disebabkan oleh konsumsi BBM yang besar dan terus meningkat. “Porsi BBM yang besar bukan hanya mobil motor, tapi juga penyelundupan,” katanya di Kantornya Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/6).

Menurutnya, disparitas harga BBM di Indonesia yang lebar menyebabkan penyelundupan tidak dapat dihindari. “Karena ada perbedaan harga ini semakin besar keinginan orang untuk nyelundupin karena profitnya makin besar,” jelasnya. Hal tersebut berbeda jika harga BBM dinaikkan atau memperpendek disparitas harganya. Jika disparitas harga makin kecil, maka keinginan orang untuk melakukan penyelundupan juga semakin kecil. Akibatnya porsi besar konsumsi BBM yaitu dari penyelundupan akan berkurang. “BBM kita itu kita impor. Kalau konsumsinya menurun maka impor migas akan turun. Kalau impor migas turun maka neraca perdagangan akan membaik. Kalau neraca perdagangan membaik maka tekanan pada rupiah akan menurun,” pungkasnya.

KPPN Makassar II selaku instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Kota Makassar melalui Bapak Sukemi Mumpuni selaku Kepala Kantor menyatakan bahwa KPPN Makassar ikut mendukung pengurangan subsidi BBM. Salah satu bentuk dukungannya antara lain :

1. Memasang spanduk penyesuaian subsidi BBM pada gedung kantor.
2. Menyebarluaskan buku dengan tema “Bersama-sama selamatkan Uang Rakyat” yang terdiri dari Edisi Tanya Jawab, Edisi Buku Saku, dan Edisi Komik via website resmi KPPN Makassar II

[button link=”https://docs.google.com/file/d/0B4Y3pMGk6bBddzlJbHEtamducXM/edit?usp=sharing” type=”icon”] Buku Pengurangan Subsidi BBM[/button]