WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2018

APBN 2018 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.894/7
- Perpajakan 1.618,1
- PNBP 275,4
- Hibah 1,2
Belanja Negara 2.220,7
- Belanja Pusat K/L 847,4
- Belanja Pusat Non K/L 607,1
- Transfer Daerah & Dana Desa 766,2
Pembiayaan 325,9
- Pembiayaan Utang 399,2
- Pembiayaan Investasi 65,7

 

Asumsi Makro  APBN 2018

Pertumb. Ekonomi (%) 5,4
Inflasi (%) 3,5
Kurs (USD/Rp) 13.400
SPN 3 bln (%) 5,2
Harga Minyak (USD/barel) 48
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 800
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.200

UU No 15 Thn 2017 ttg APBN 2018

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Kamis, 3 Oktober 2013 – Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Terkini 2013 di Hotel Aryaduta Makassar. Seminar yang dihadiri kurang lebih 150 peserta dari pejabat vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat daerah setempat, para ekonom, civitas akademis dan kalangan perbankan, digelar dengan tujuan memberikan gambaran perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi regional Provinsi Sulawesi Selatan serta ajang sharing opinion dalam rangka mewujudkan kebijakan fiskal yang handal guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan baik tingkat nasional maupun di tingkat regional. Seminar tersebut diawali dengan wellcome speech oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Arfan dalam sambutannya tujuan pelaksanaan seminar ini untuk meningkatkan kepedulian, peran, dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ekonom dan civitas akademik di Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan masukan untuk pengkajian fiskal regional yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Acara seminar dibuka oleh gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh H. A. Yaksan Hamzah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. H. A. Yaksan Hamzah mengungkapkan apresiasi dan terima kasihnya kepada Kementerian Keuangan atas supportnya dalam meningkatkan kebijakan fiskal dan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah mendapatkan banyak rekomendasi untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan serta mendapatkan perhatian potensi dan dukungan kebijakan fiskal di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan migas. Provinsi Sulawesi Selatan juga sangat membutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. H. A. Yaksan Hamzah sangat mengharapkan adanya pendekatan kebijakan fiskal dan kerjasama dari berbagai pihak untuk membangun percepatan pembangunan di Indonesia Bagian Timur, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan juga Provinsi Sulawesi Selatan agar menjadi pilar dan contoh secara nasional.

Kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan dari para narasumber. Narasumber pertama, Luky Alfirman, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF, yang memaparkan perkembangan perekonomian terkini.
Menurut Luky, Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat pertumbuhannya relatif stabil dibandingkan dengan negara-negara lain. Ditengah keterpurukan ekonomi dunia khususnya eropa, ekonomi indonesia masih mengalami pertumbuhan diatas 5%. Menurut McKinsey Report September 2012, Indonesia menempati urutan ke-16 untuk National GDP 2012, menempati urutan ketiga untuk persentase GDP growth, serta menempati urutan pertama untuk Growth Deviation. Bahkan diproyeksi Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar ke tujuh dunia pada tahun 2030.

Narasumber kedua, Bilmar Parhusip, Kakanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjelaskan perkembangan kinerja indikator makro ekonomi di Sulawesi selatan antara lain bahwa sampai dengan semester I 2013 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 7,16%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,92 persen dan pada sisi investasi, Sulsel mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 15,22 persen (yoy) pada 2012 serta dijelaskan juga profile dan perkembangan fiskal regional Provinsi Sulawesi Selatan.

Narasumber ketiga, Taslim Arifin, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, dengan paparannya mengambil judul Indonesia Incorporate Sebagai Fondasi Sistem Pengolahan Potensi Sumberdaya Regional. Pokok-pokok penting yang disampaikan taslim antara lain bahwa globalisasi memasuki babak baru. Untuk itu ekspor merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan komoditas unggulan. Sumber Daya Alam hendaknya dianggap sebagai modal bukan sebagai sumber pendapatan sehingga dapat dikelola secara bijaksana. Point penting yang disampaikan taslim adalah bahwa keunggulan bersaing suatu daerah hanya terjadi pada satu atau lebih sub-sektor tertentu saja, bukan pada semua sektor. Sulawesi Selatan memiliki keunggulan ekspor sektor perkebunan seperti kakao. Untuk itu perlu perhatian khusus dari pemerintah agar keunggulan lokal tersebut dapat meningkat dan menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah.

Sesi pemaparan ini dimoderatori oleh Hamid Paddu, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Sama halnya dengan Arfan, Hamid Paddu mengharapkan dengan adanya seminar ini agar lebih memperkuat kebijakan fiskal regional dan meningkatkan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada sesi tanya jawab beragam masukan dan tanggapan dilontarkan oleh peserta seminar diantaranya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar terkait dengan pengurangan Subsidi BBM yang mengaitkan angka pertumbuhan ekonomi 6,0 dalam asumsi makro tahun 2014. Sebagaimana penjelasan dari narasumber bahwa Subsidi BBM selama ini hanya berpihak kepada golongan menengah keatas dan hampir tidak dirasakan oleh orang-orang yang seharusnya membutuhkan sehingga perlu diganti pola subsidi BBM dan dialihkan dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diperuntukan bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan subsidi tersebut. Pertanyaan lain yang muncul yaitu adanya perbedaan karakteristik kapasitas fikal antara beberapa kota/kabupaten, sehingga metode kajian masing-masing daerah berbeda pula.

Yang menarik ada salah satu peserta dari civitas akademis universitas hasanuddin yang sangat mengapresiasi tupoksi baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam penyusunan Kajian Fiscal Regional (KFR) dan memberikan masukan agar dalam penyusunan KFR oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat melibatkan pemerintah daerah sehingga output yang dihasilkan dapat menjadi masukan bagi pemda dalam mengambil kebijakan fiskal di wilayahnya.

Dikutip dari : www.perbendaharaan.go.id

6 Responses to “Liputan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini 2013 di Makassar”

Leave a Reply for Dimas Prayogo