KPPN Makassar II

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Jakarta, Selasa 11 September. Predikat ini untuk kali kedua berturut-turut diraih Pemprov Sulsel dalam tata kelola keuangan selama tahun 2011.

Penghargaan diserahkan langsung Wakil Presiden Boediono dan diterima Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang. Selain Pemprov, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Gowa juga meraih predikat yang sama (WTP).

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang dalam keterangannya usai menerima penghargaan tersebut mengatakan predikat WTP ini membuktikan bahwa opini pengelolaan keuangan di Sulsel dari BPK masih terus meningkat dan harus tetap dipertahankan.

“Tahun ini ada beberapa provinsi yang tahun lalu dapat WTP, tetapi tahun ini turun peringkat, misalnya Provinsi Riau. Untuk itu predikat WTP harus tetap kita pertahankan,” katanya.
Menurutnya, untuk tahun 2012, pemprov akan terus berusaha apa yang didapatkan minimal dipertahankan. Tidak selamanya penilaian akan turun tetapi akan terus bertambah kriterianya.

Untuk daerah, lanjutnya, yang secara berturut-turut mendapatkan WTP akan mendapatkan semacam obligasi dari pemerintah pusat. Yakni, semacam tambahan anggaran. Dimana untuk Pemprov Sulsel akan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp500 miliar. Anggaran tersebut, akan difokuskan membangun infrastruktur jalan pada daerah yang mendapatkan WTP, baru Sulsel yang mendapatkan fasilitas tersebut.

“Soal pinjaman tersebut saat ini sudah di DPRD provinsi tinggal menunggu penyempurnaan sementara,” tuturnya.
Wakil Presiden Boediono, mengatakan target pemerintahan SBY pada 2014 diupayakan semua kementerian dan lembaga mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau 100 persen.

“Sekarang baru 67 Kementerian Lembaga yang meraih WTP,” kata Boediono, di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa 11 September, saat Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan 2012 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa 11 September.

Dalam kesempatan itu Wapres juga menyaksikan penyerahan 67 anugerah WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (kota, kabupaten, dan provinsi) dan 67 anugerah WTP untuk 67 Kementerian dan Lembaga Tahun Anggaran 2011

Saat ini, sudah 67 kementerian/lembaga mendapat opini WTP dari total jumlah 80 institusi. Sedangkan untuk pemerintah daerah, target yang ingin dicapai adalah 64 persen atau sekitar tiga ratusan dari lima ratusan lembaga pemerintahan daerah. “Jadi masih banyak yang harus kita kejar,” tegas mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Menteri Keuangan Agus Martowardjojo, mengharapkan rakernas seperti ini memberikan kontribusi dan sarana menciptakan langkah strategis untuk meningkatkan laporan keuangan. “Sehingga menghasilkan opini audit terbaik,” katanya.

Ketua BPK dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP tahun 2011 kepada DPR, Selasa, 29 Mei 2012 di Jakarta, menyatakan, pada 2011 jumlah LKKL yang mendapat opini WTP (Unqualified) sebanyak 67 LKKL (termasuk enam LK BA BUN), opini WDP (Qualified) 17 LKKL (termasuk satu LK BA BUN), opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) dua LKKL.

Sedangkan untuk pemerintah daerah yang meraih WTP sebanyak 67, WDP 316, Tidak Memberikan Pendapat ada enam dan tidak wajar 32

Sumber : https://www.fajar.co.id/read-20120912001133-bisa-terbitkan-obligasi