WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)
Jadwal Bimtek Mini TLC
Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satker mitra kerja KPPN Makassar II
Di tempat
Menunjuk Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : S-221/WPB.24/BG.0101/2014 tanggal 25 Februari 2014 hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :
- Ditjen Perbendaharaan sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur antara lain ujian sertifikasi bendahara yang akan dilaksanakan dalam 2 (dua) metode, antara lain :
- Ujian langsung tanpa mengikuti diklat sertifikasi bendahara yang ditujukan kepada pegawai yang telah menduduki jabatan bendahara, dalam waktu minimal 2 (dua) tahun atau telah memiliki sertifikasi diklat bendahara dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);
- Ujian sertifikasi setelah mengikuti diklat bendahara.
- Untuk kelancaran implementasi sertifikasi tersebut, maka satuan kerja dalam lingkup wilayah kerja KPPN Makassar II wajib melaporkan data bendahara sesuai dengan format terlampir pada surat ini yang meliputi :
- Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu yang pada tanggal 1 Maret 2014 telah menduduki jabatan bendahara lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bendahara yang telah memiliki sertifikat diklat bendahara dari BPPK.
- Data bendahara sesuai format terlampir agar disampaikan kembali ke KPPN Makassar II secara langsung atau via faks ke nomor (0411) 456958/457932 ataudikirimkanvia email ke kppnmakassardua@gmail.com paling lambathari Jumat tanggal 7 Maret 2014.
