WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2018

APBN 2018 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.894/7
- Perpajakan 1.618,1
- PNBP 275,4
- Hibah 1,2
Belanja Negara 2.220,7
- Belanja Pusat K/L 847,4
- Belanja Pusat Non K/L 607,1
- Transfer Daerah & Dana Desa 766,2
Pembiayaan 325,9
- Pembiayaan Utang 399,2
- Pembiayaan Investasi 65,7

 

Asumsi Makro  APBN 2018

Pertumb. Ekonomi (%) 5,4
Inflasi (%) 3,5
Kurs (USD/Rp) 13.400
SPN 3 bln (%) 5,2
Harga Minyak (USD/barel) 48
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 800
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.200

UU No 15 Thn 2017 ttg APBN 2018

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Kepada Yth
Para Kuasa Pengguna Anggaran
Wilayah Pembayaran KPPN Makassar II
(terlampir)

Sehubungan dengan penerapan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Berbasis Akrual yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, bersama ini disampaikan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-9070/PB/2014 tanggal 29 Desember 2014 hal Perubahan Akun Belanja Barang persediaan, untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Demikian disampaikan atasĀ  kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Download S-024

2 Responses to “Perubahan Akun Belanja Barang Persediaan (S-024)”

  • Rudy:

    sehubungan dengan surat Direktur akuntansi dan pelaporan keuangan Nomor : S-9070/PB/2014, tentang perubahan Akun belanja
    barang persediaan, kami sudah melakukan revisi ke kanwil tapi ditolak karena ini merupakan revisi POK kewenangan Satker, bagaimana
    cara merevisi tersebut pak, sedangkan kalau revisi POK bagaimana dengan mengubah Aplikasi Spannya atau Sakpa/Saiba kalau gak disahkan
    oleh Kanwil, mohon petunjuknya ? terima kasihand

    • adi c:

      sesuai pmk 257/2014 ttg revisi ta 2015, sepanjang tidak merubah dipa petikan dan/atau digital stamp. cukup pok saja dan ditetapkan oleh kpa

Leave a Reply for adi c