KPPN Makassar II

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan  dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Makassar II adalah KPPN type A1 yang  mempunyai tugas sebagai berikut :

1.    Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendaharawan umum,

2.    Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta

3.    Melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPN Makassar II menyelenggarakan fungsi :

1.    Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

2.    Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara) ;

3.    Penyaluran Pembiayaan atas beban APBN ;

4.    Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan

5.    Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dari Kas Negara

6.    Pengiriman  dan penerimaan kiriman uang ;

7.    Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBN ;

8.    Penyusunan Laporan Realisasi pembiayaan yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri ;

9.    Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak ;

10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi

11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan

12. Pelaksanaan kehumasan

13. Pelaksanaan administrasi KPPN.