KPPN Makassar II

PROSEDUR PENCAIRAN DANA APBN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.PMK-190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan lainnya yang masih berlaku. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh satuan kerja setiap Awal Tahun:

Langkah-Langkah Awal Tahun Anggaran (di satker):

• Menetapkan Pejabat Perbendaharaan;
• Meneliti DIPA untuk memastikan kebenaran baik jumlah dana atau akun yang digunakan, jika ada yang salah dan tidak sesuai segera lakukan revisi DIPA;
• Menyusun POK beserta jadwal kegiatan;
• Menyusun rencana penarikan dana berdasarkan POK yang telah disusun.
• Menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D.

Langkah-Langkah Awal  Pencairan  Anggaran Negara (di KPPN):

• • KPA menyampaikan surat keputusan penetapan pejabat perbendaharaan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan dan cap/stempel Satker, apabila belum ada penunjukkan dapat mempergunakan pejabat yang lama dengan memberitahukan kepada KPPN; (PMK-190/PMK.05/2012) (download: Form Spesimen)
  • KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pengeluaran sebagai penampungan dana DIPA kepada KPPN sebagai Kuasa BUN (dalam hal satker yang baru membuka rekening) sesuai dengan lampiran I PMK-252/PMK.05/2014
    • Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan
    • Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II PMK-252/PMK.05/2014.
    • Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-252/PMK.05/2014
    • Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V PMK-252/PMK.05/2014

KPPN menerbitkan surat persetujuan pembukaan rekening sesuai format lampiran VI PMK-252/PMK.05/2014,  selanjutnya satker membuka rekening pengeluaran di Bank dan melaporkan rekening pengeluaran yang telah dibuka menggunakan formulir dalam Lampiran VIII PMK-252/PMK.05/2014, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening. download: Formulir Persetujuan Pembukaan Rekening)

• • KPA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D (paling banyak 3 orang); Petugas yang ditunjuk adalah pejabat perbendaharaan atau PNS yang memahami prosedur pencairan dana; Menyampaikan surat penunjukan kepada KPPN (format Lampiran IIIPER-57/PB/2010, dilampiri :
    • • Surat penunjukkan Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D
      • Foto copy SIM/KTP atau identitas lainnya.
      • Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6

    Selanjutnya KPPN menerbitkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)

    (PER-57/PB/2010 diubah dengan PER-41/PB/2011 diubah dengan PER-88/PB/2011)

     (download: Format Penunjukan Petugas Satker)

  • PPSPM menyampaikan register pendaftaran PIN PPSPM, Registrasi dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan sesuai format , dilengkapi lampiran sebagai berikut :
    • • Fotokopy KTP
      • Fotokopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PP SPM
      • Satu lembar Meterai Rp.6.000,-

    (PER- 19/PB/2012)

    (download: Formulir PIN-PPSPM)

  • Melakukan pencairan dana dengan menggunakan aplikasi yang disediakan:

• Aplikasi GPP PNS (khusus satker KD yang ada pembayaran gaji)
• Aplikasi SAS dan PIN PPSPM