1. Meningkatkan Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat Pendidikan Murah dan Terjangkau (Rp331,8 Triliun)
Sumber Daya Manusia Indonesia yang handal dan terdidik diperlukan dalam rangka melaksanakan pembangunan bagi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Untuk itu pada RAPBN 2013 direncanakan alokasi anggaran pendidikan Rp331,8 T naik lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 2007 (Rp142,2 T).
Perluasan Jangkauan Pemerataan Pendidikan, ditempuh antara lain dengan: • Melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membebaskan biaya pendidikan dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi sekitar 45 juta siswa SD/ Madrasah Ibtidaiyah/Salafiyah Ula dan SMP/Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Wustha;
• Mermulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU):
– Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penduduk usia 16-18 tahun untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas yang ditanggung bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
– Untuk menunjang pelaksanaan program, dalam RAPBN 2013 direncanakan: (a) penyediaan BOS pendidikan menengah bagi sekitar 9,6 juta siswa SMA/SMK/MA; (b) pembangunan 216 Unit Sekolah Baru (USB) dan 4.550 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SMLB; dan (c) rehabilitasi ruang kelas rusak SMA/SMK/MA;
• Menyediakan bantuan bagi sekitar 14,2 juta siswa dan mahasiswa kurang mampu, dan memberikan beasiswa prestasi bagi 220.000 siswa dan mahasiswa;
• Memulai rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas rusak berat SMA/SMK/MA dan sekitar 30.350 ruang kelas rusak sedang SD/ MI/SMP/MTs.
Peningkatan Kualitas Pendidikan diupayakan antara lain melalui:
• Penyediaan dana tunjangan profesi guru: Rp43,1 T, naik Rp12,5 T atau lebih dari 40% dibanding pagu APBNP Tahun 2012;
• Pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 ribu guru di sekolah/madrasah.
Jaminan atas Keberlangsungan Program Pendidikan Bagi Generasi Berikutnya, ditempuh antara lain melalui:
• Pembentukan endowment fund berupa “Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)”, sejak tahun 2010;
• Secara akumulatif, jumlah DPPN sejak tahun 2010 hingga 2012 (APBNP) mencapai Rp10,6 T sedangkan dalam RAPBN 2013 direncanakan Rp5 T;
• DPPN, selain dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya (sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi), juga ditujukan untuk pembentukan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.
Kesehatan Murah untuk Masyarakat (Rp50,9 Triliun)
Untuk memperluas layanan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dalam RAPBN 2013 dialokasikan anggaran Rp50,9 T meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 2007 (Rp24,5 T).
Prioritas alokasi anggaran, antara lain untuk:
- Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Puskesmas dan kelas III rumah sakit Pemerintah untuk masyarakat miskin melalui program Jamkesmas bagi 86,4 juta jiwa;
- Memberikan pelayanan persalinan (Jampersal) bagi sekitar 2,7 juta ibu hamil;
• Meningkatkan jumlah Puskesmas perawatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang berpenduduk sebanyak 91 Puskesmas;
- Mencapai pelayanan Keluarga Berencana (KB) sesuai standar hingga sekitar 90%;
- Meningkatkan persentase perawatan balita yang bergizi buruk hingga mencapai 100%;
- Meningkatkan persentase rumah sakit yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas hingga mencapai 90%.
Ketahanan Pangan untuk Stabilisasi Harga dan Memenuhi Kebutuhan Pangan Rakyat (Rp64,3 Triliun)
Anggaran untuk penguatan ketahanan pangan pada RAPBN 2013 direncanakan Rp64,3 T atau meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun 2007 (Rp23,3 T).
Prioritas: (a) peningkatan produksi pangan; (b) peningkatan keterjangkauan harga dan distribusi pangan; (c) pemantapan penganekaragaman pangan dan peningkatan mutu dan jenis pangan olahan; (d) perlindungan dan pemberdayaan petani; serta (e) peningkatan kesejahteraan petani.
Program-program pengamanan dan stabilisasi harga pangan tahun 2013, antara lain meliputi:
• Peningkatan produksi pangan terutama menuju surplus beras 10 juta ton mulai 2014 melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan terutama padi dan palawija;
Peningkatan produktivitas lahan pertanian dan luasan areal pertanian baru melalui cetak sawah 100.000 ha dan perluasan areal holtikultura/perkebunan/petemakan sejumlah 16,236 unit senilai Rp19 T
2. Membangun Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Infrastruktur Perhubungan (Rp62,1 Triliun): Mendukung Keterhubungan Antar Wilayah
Peningkatan kapasitas jalan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT serta Papua sepanjang 4.431 km;
Pembangunan lebih dari 380 km jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda; serta pengadaan 92 unit lokomotif, kereta rel disel (KRD), kereta rel listrik (KRL), tram, dan railbus, termasuk kereta ekonomi dan sarana kereta api yang dimodifikasi;
Pembangunan terminal transportasi jalan pada 24 lokasi; Pembangunan 15 bandar udara baru, serta pengembangan dan rehabilitasi sekitar 120 bandar udara;
- Pembangunan prasarana 61 dermaga penyeberangan;
- Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan di 25 lokasi.
Infrastruktur Irigasi (Rp18,7 Triliun): Mendukung Ketahanan Pangan
Peningkatan luas layanan jaringan irigasi lebih dari 107.302 ha;
Pembangunan 164 embung/situ;
Pembangunan 6 waduk di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo.
|
Penanggulangan Kemiskinan (Rp106,8 Triliun)
Seluruh upaya dan kebijakan alirmatif untuk mempercepat dan memperluas upaya pengurangan
kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2012 diintegrasikan ke dalam MP3KI (Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia).
Kebijakan ini mencakup seluruh program penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah ada,
meliputi:
Klaster I : Bantuan dan Perlindungan Sosial;
Klaster II : Pemberdayaan Masyarakat;
Klaster III : Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro; dan
Klaster IV : Program Pro Rakyat Melalui Penyediaan Prasarana/Sarana Murah
Untuk mendukung berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada MP3KI, dalam RAPBN 2013 direncanakan alokasi anggaran Rp106,8 T meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding anggaran tahun 2007 (Rp53,1 T).
Sasaran utama tahun 2013 menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9,5-10,5 %, dengan program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang meliputi:
• Program Keluarga Harapan (PKH): Rp2,9 T berupa bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin dengan syarat pendidikan dan kesehatan, yang menjangkau sasaran 2,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM);
• Program pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri: Rp13,4 T antara lain meliputi:
(a) PNPM Perdesaan: Rp9,6 T untuk 5.100 kecamatan;
(b) PNPM Perkotaan: Rp2 T untuk 10.922 kelurahan.
Tanggap Darurat Bencana untuk Antisipasi, Perlindungan Masyarakat, serta Penanganan Pra, Saat dan Paska Bencana (Rp4 Triliun)
Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam dialokasikan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam.
Subsidi untuk Meringankan Beban Masyarakat (Rp316,1 Triliun)
Anggaran subsidi dalam RAPBN 2013 direncanakan Rp316,1 T meningkat 18% dari pagu belanja subsidi dalam APBNP 2012 sebesar Rp268,1 T (termasuk cadangan risiko energi Rp23 T pada belanja Iain-Iain), atau naik lebih dari 2 kali lipat dibanding realisasi tahun 2007 (Rp150,2 T).
Subsidi dialokasikan masing-masing untuk: (a) subsidi BBM dan Gas Rp193,8 T; (b) subsidi listrik Rp80,9 T; dan (c) subsidi non-energi Rp41,4 T
Dalam rangka menurunkan beban subsidi energi diupayakan penyaluran subsidi yang lebih efisien,
efektif, dan tepat sasaran:
• Di bidang subsidi BBM, dilaksanakan: (a) optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg; (b) peningkatan pemanfaatan energi alternatif seperti Bahan Bakar Nabati (BBN) dan BBG; serta (c) pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap melalui pengaturan, pengawasan dan rnanajemen distribusi; Di bidang subsidi listrik, dalam rangka penghematan dan penurunan beban subsidi listrik akan dilakukan langkah-Iangkah kebijakan: (a) optimalisasi penggunaan gas, batubara, panas bumi dan energi non-BBM lainnya untuk energi pembangkit listrik; serta (b) penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) secara otomatis setiap triwulanan, dengan tetap memprioritaskan penyediaan listrik yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu dan golongan yang membutuhkan, serta memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan. Subsidi non-energi mencakup antara lain:
(a) Penyediaan beras dengan harga murah untuk rakyat miskin (Subsidi Raskin): Rp17,2 T dengan sasaran 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) @ 15 Kilogram per RTS selama 12 bulan;
(b) Subsidi pupuk Rp15,9 T dan subsidi benih Rp137,9 M, untuk membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk dan benih dengan harga terjangkau, dan mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan;
(c) Subsidi kewajiban pelayanan publik Rp2 T diberikan kepada: (1) PT KAI untuk penugasan jasa angkutan KA penumpang kelas ekonomi; (2) PT Pelni untuk layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; (3) PT Posindo untuk layanan jasa pos di daerah terpencil; dan (4) LKBN Antara, a.I. untuk penugasan berita radio, multimedia dan televisi;
(d) Subsidi bunga kredit program Rp1,2 T untuk mendukung program pengembangan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, dan program diversifikasi energi; dan
(e) Subsidi pajak Rp4,8 T untuk mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan pengembangan industri strategis.
Infrastruktur Energi dan Lainnya (Rp56,6 Triliun): Menunjang Ketahanan Energi
Peningkatan kapasitas 188 megawatt, pembangunan transmisi sekitar 3.625
kilometer sirkuit (kms), gardu induk 4.740 MVA, jaringan distribusi 9.319 kms, dan
gardu distribusi 213 MVA.
Penambahan jaringan gas pada empat kota.
Peningkatan sambungan-sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa
sejumlah 16.000 Saluran Rumah (SR).
Peningkatan rasio elektrifikasi mencapai sekitar 77,6%.
Infrastruktur Perumahan dan Permukiman (Rp18,1 Triliun)
Pembangunan 110 twin block rusunawa dan rumah sejahtera yang terbangun melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan sebanyak 65.000 unit. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran pembangunan 110 twin block rusunawa dan rumah sejahtera yang terbangun melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan sebanyak 65.000 unit.
|