WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)
Jadwal Bimtek Mini TLC
RAPBN 2012
JAKARTA – Presiden Susilo Bambang menyampaikan defisit RAPBN 2012 Rp 125,6 triliun atau 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka dalam RAPBN ini menurun dibandingkan defisit pada APBN-P 2011, yaitu Rp 150,8 triliun atau 2,1 persen dari PDB.
“Kita patut bersyukur masih mampu mengendalikan defisit dan menjaga ketahanan fiskal, di saat beberapa negara Eropa mengalami krisis fiskal dan utang pemerintah akibat kenaikan defisit mereka yang mencapai lebih dari 10 persen terhadap PDB,” kata Presiden, , ketika menyampaikan pidato kenegaraan pembacaan RAPBN dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Turut hadir dalam sidang & pidato RAPBN tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, anggota DPR RI, anggota DPD RI, dan lainnya.
Kepala Negara mengatakan, untuk membiayai defisit anggaran itu, pemerintah berencana menggunakan sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah itu dilakukan dengan tetap berorientasi pada pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan, serta beban dan risiko seminimal mungkin. Sumber utama pembiayaan dalam negeri, tetap berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN. Adapun, sumber pembiayaan luar negeri berasal dari pinjaman luar negeri, berupa pinjaman program dan pinjaman proyek.
“Dengan langkah-langkah itulah, kita upayakan penurunan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dari sekitar 25 persen pada akhir tahun 2011 menjadi sekitar 24 persen pada akhir tahun 2012. Ini merupakan penurunan yang sangat berarti jika dibandingkan dengan rasio utang tahun 2004 yang mencapai 57 persen. Penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB, Insya Allah, dapat lebih memperkuat struktur ketahanan fiskal kita, sejalan dengan tujuan Pemerintah untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Inilah bagian dari upaya kita untuk memelihara ketahanan ekonomi nasional,” kata Presiden.
