WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2018

APBN 2018 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.894/7
- Perpajakan 1.618,1
- PNBP 275,4
- Hibah 1,2
Belanja Negara 2.220,7
- Belanja Pusat K/L 847,4
- Belanja Pusat Non K/L 607,1
- Transfer Daerah & Dana Desa 766,2
Pembiayaan 325,9
- Pembiayaan Utang 399,2
- Pembiayaan Investasi 65,7

 

Asumsi Makro  APBN 2018

Pertumb. Ekonomi (%) 5,4
Inflasi (%) 3,5
Kurs (USD/Rp) 13.400
SPN 3 bln (%) 5,2
Harga Minyak (USD/barel) 48
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 800
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.200

UU No 15 Thn 2017 ttg APBN 2018

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja

dalam Wilayah Kerja KPPN Makassar II

Sehubungan dengan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2014 yang telah memasuki Triwulan III, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga secara nasional per Triwulan III TA. 2014 adalah sebesar 60%;
  2. Rata-rata realisasi penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2014 seluruh Satuan Kerja dalam wilayah bayar KPPN Makassar II per tanggal 29 Agustus 2014 adalah sebesar 54,28%;

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mencapai target IKU penyerapan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah, diharapkan kepada Saudara agar:

  1. Segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan mengajukan tagihan ke KPPN atas kegiatan kontrak/SPK yang telah selesai dilaksanakan sehingga tidak menyebabkan penumpukan pengajuan SPM di akhir tahun anggaran;
  2. Bersama seluruh jajaran dapat mengambil langkah strategis dalam upaya mendorong percepatan penyerapan anggaran untuk memenuhi target IKU penyerapan anggaran  dimaksud, dengan tetap mempertimbangkan prinsip “prudent” dalam pelaksanaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam hal memerlukan bimbingan teknis terkait mekanisme penyaluran, pelaksanaan, pertanggungjawaban APBN maupun aplikasi-aplikasi keuangan, satker dapat menyampaikan permohonan narasumber melalui surat resmi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan atau KPPN Makassar II. Disamping itu juga telah disediakan Mini Treasury Learning Centre (Mini TLC) untuk memberikan bimbingan teknis sesuai kebutuhan satker.

Khusus bagi Satker yang telah mengalami pagu minus atau diperkirakan akan minus untuk Belanja Pegawai sampai dengan akhir tahun, agar dapat segera berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel untuk mendapatkan petunjuk penyelesaiannya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Download S-1813

Lampiran Persentase Realisasi

Leave a Reply