KPPN Makassar II

[quote type=”center”] Reformasi telah memasuki usia ke-14 tahun dengan berbagai catatan [/quote]

Tanggal 21 Mei  merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan bangsa ini. Sejak digulirkan, reformasi masih berjalan di tempat. Sejumlah catatan kelam menghiasi 14 tahun reformasi. Carut marut dunia politik, KKN yang massif dan terorganisir, dunia peradilan yang dinilai tajam ke bawah namun tumpul ke atas, tumbuhnya sifat radikalisme dan intoleransi dalam masyarakat adalah sebagian ekses dari reformasi. Meskipun begitu, tetap saja ada catatan manis dari reformasi itu sendiri. Di antaranya adalah Free of speech diperkenankan, dan usaha mewujudkan pemerintahan yang bersih terus digalakkan.

 Sejalan dengan tuntutan reformasi dan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh negara, maka telah terjadi pula perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan adanya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari rule government menjadi good paradigma governance.

Reformasi birokrasi, adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat. Pengertian reformasi birokrasi sendiri ialah, suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Reformasi birokrasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan authority atau formal power (kekuasaan).

Adapun tahapan-tahapan reformasi birokrasi ialah :

1. Meningkatkan pelayanan publik guna mendapatkan kembali kepercayaan rakyat;
2. Pelayanan publik yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;
3. Perbaikan tingkat kesejahteraan pegawai.

Reformasi di tubuh Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan adalah lokomotif penggerak reformasi birokrasi yang mulai dirintis sejak tahun 2004 dan diberlakukan sejak tahun 2007. Alasan yang menjadikan Kementerian keuangan sebagai percontohan reformasi birokrasi, karena Kementerian Keuangan adalah kementerian yang memiliki nilai strategis. 
Program-program yang dikeluarkan Kementerian Keuangan tahun 2007 yaitu:

1. Penataan organisasi, meliputi modernisasi dan pemisahan, penggabungan, serta penajaman fungsi.
2. Perbaikan proses bisnis, meliputi analisa dan evaluasi jabatan, analisa beban kerja, dan penyusunan Standard Operating Procedure (SOP).
3. Peningkatan manjemen SDM, meliputi penyelenggaraan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi, pembangunan assessment center, penyusunan pola mutasi, peningkatan disiplin dan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG).

Menkeu yang saat itu dijabat Sri Mulyani Indrwati meyakinkan berjalannya agenda reformasi birokrasi meski disisi lain masih banyak yang sangsi dengan program ini. Apalagi setelah mencuatnya kasus oleh beberapa oknum dari Kementerian Keuangan itu sendiri, yang hampir menihilkan upaya “Birokrasi Tanpa Korupsi, adalah Harga Mati”. 

Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dimulai dari kelembagaan, kemudian ketatalaksanaan, lalu manajemen. Dalam bidang kelembagaan, misalnya, dibentuk unit kepatuhan internal, membangun pusat pengaduan layanan. Di bidang sumber daya manusia diterapkan individual, pengaturan pola karier, serta penerapan kode etik dan majelis kode etik.

Setiap pegawai dituntut untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan organisasi, setiap pegawai dituntut memiliki integritas yang sesuai dengan tuntutan organisasi dan harapan masyarakat sesuai Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Selama reformasi birokrasi berjalan, banyak perubahan yang menonjol, diantaranya pemendekan waktu pelayanan di berbagai direktorat jenderal, seperti penyelesaian SP2D oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) hingga 1 jam saja. Survei kepuasan publik terhadap pelayanan pada Kemeterian Keuangan pun menunjukkan indeks yang sangat tinggi. Belum lagi berbagai penghargaan, salah satunya oleh KPK atas Layanan dengan angka integritas tertinggi pada pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di KPPN.

Hal ini merupakan bukti bahwa reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan sudah membuahkan hasil. Semoga pencapaian kami bisa memberi teladan bagi kementerian dan lembaga negara yang lain.