WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2018

APBN 2018 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.894/7
- Perpajakan 1.618,1
- PNBP 275,4
- Hibah 1,2
Belanja Negara 2.220,7
- Belanja Pusat K/L 847,4
- Belanja Pusat Non K/L 607,1
- Transfer Daerah & Dana Desa 766,2
Pembiayaan 325,9
- Pembiayaan Utang 399,2
- Pembiayaan Investasi 65,7

 

Asumsi Makro  APBN 2018

Pertumb. Ekonomi (%) 5,4
Inflasi (%) 3,5
Kurs (USD/Rp) 13.400
SPN 3 bln (%) 5,2
Harga Minyak (USD/barel) 48
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 800
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.200

UU No 15 Thn 2017 ttg APBN 2018

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Menghindari terjadinya penumpukan SPM di akhir tahun, Menteri Keuangan RI mengeluarkan Surat dengan Nomor S-596/MK.05/2012 tanggal 14 Agustus 2012 hal Langkah-Langkah Mengatasi Penumpukan Penyampaian Surat Perintah Membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2012, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kanwil DJPB Prov. Sulsel dengan Surat S-2003/WPB.24/BD.0303/2012 tanggal Provinsi 15 Agustus. KPPN Makassar II kemudian menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh satuan kerja mitra KPPN Makassar II. Adapun Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut :

Leave a Reply