WiSe (Whistleblowing System Kementerian keuangan)

ASUMSI MAKRO & APBN 2018

APBN 2018 (triliun rupiah)

Pendapatan 1.894/7
- Perpajakan 1.618,1
- PNBP 275,4
- Hibah 1,2
Belanja Negara 2.220,7
- Belanja Pusat K/L 847,4
- Belanja Pusat Non K/L 607,1
- Transfer Daerah & Dana Desa 766,2
Pembiayaan 325,9
- Pembiayaan Utang 399,2
- Pembiayaan Investasi 65,7

 

Asumsi Makro  APBN 2018

Pertumb. Ekonomi (%) 5,4
Inflasi (%) 3,5
Kurs (USD/Rp) 13.400
SPN 3 bln (%) 5,2
Harga Minyak (USD/barel) 48
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 800
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.200

UU No 15 Thn 2017 ttg APBN 2018

Klik disini untuk rincian APBN selengkapnya.

Jadwal Bimtek Mini TLC

jadwal bimtek

Dengan layout ala Jakarta Lawyers Club, aula KPPN Makassar II “disulap” sedemikian rupa untuk menghilangkan kesan kaku seperti kegiatan sosialisasi lainnya. Demikianlah acara sosialisasi yang diadakan di Aula lantai 2 GKN I Makassar pada hari Rabu, 5 September 2012 dengan tajuk “Rencana Strategis Menghadapi Akhir Triwulan III TA.2012. Dipandu oleh MC KPPN Makassar II, Alfons, Kegiatan ini menjadi lebih menarik diselingi dengan guyonan sehingga mampu menjadi ice breaking para audience.

Dibuka oleh Kepala KPPN Makassar II, Sukemi Mumpuni, beliau memaparkan rencana strategis percepatan realisasi anggaran. Menindaklanjuti Edaran Langkah-langkah menghadapi penumpukan SPM di akhir tahun, maka perlu suatu rencana untuk menghindari efek “ekor udang” (kurva yg menukik di ujungnya). Adapun sasaran realisasi triwulan III adalah 60%, sedangkan KPPN Makassar II sendiri telah mencapai 56% saat ini. Mengenai Kepuasan pelanggan, meskipun ada hukum ekonomi  yang dicetuskan oleh Herman Hendrich Gossen, yaitu hukum kepuasan yang cenderung semakin berkurang (Law of diminishing utility) yang lebih dikenal dengan Hukum Gossen I, KPPN Makassar II tidak pernah sedikit pun mengurangi pelayanannya, bahkan akan berupaya terus menerus meningkatkannya.Sesi tanya jawab sosialisasi KPPN

Materi kedua dibawakan oleh Joko Supriyanto, Kepala Seksi Pencairan Dana. Dengan membawa nilai-nilai kementerian Keuangan, diharapkan bisa ditularkan kepada para satuan kerja mitra KPPN. Satker harus bisa menjadi pelanggan prima dengan melengkapi berkas yang diajukan ke KPPN sehingga penyelesaiannya pun bisa dipercepat. Dipaparkan pula Form rencana penyerapan Anggaran mulai bulan September hingga Desember 2012.  Untuk mewujudkan realisasi 60 + 5 % di KPPN Makassar II Triwulan III, diperlukan suatu sinergi dan kerjasama yang baik. 
 
Sesi ketiga diisi dengan obrolan santai untuk menampung aspirasi, masukan dan kritik untuk peningkatan layanan. Suasana hangat kian terasa saat beberapa usulan disampaikan oleh satker.  Beberapa diantaranya menginginkan adanya shift petugas yg khusus melayani saat jam istirahat sehubungan dengan banyaknya satker luar daerah yang kedatangannya hampir pada saat jam istirahat  ditambah lagi dengan panjangnya nomor antrian. Pendapat lain yang mengemuka adalah jam istirahat petugas FO betul-betul dimanfaatkan asal nomor antrian yang terakhir (sebelum istirahat) tidak dilangkahi. Hal ini mendapatkan respon dari satker lain yang menyatakan istirahat itu digunakan bagi pegawai yang muslim untuk melaksanakan shalat dan makan siang bagi seluruh pegawai.
 
Satker lain pun mengeluhkan PPSM yang sering melakukan perjalanan dinas sehingga satker kesulitan mendapatkan Pin PPSM. Untuk hal ini KPPN menyarankan KPA agar menunjuk pejabat sementara PPSM yang akan diberi pin sementara. Usulan lain yang kemudian mengemuka adalah agar dibuat smooking Area/ Room, untuk mengakomodir pengantar SPM yang sebagian adalah perokok. Atas masukan ini, para audience yang telah urun saran diberikan suvenir menarik oleh panitia.
 

halal bihalal KPPN
Acara kemudian diakhiri dengan salaman sebagai bagian halal bihalal setelah Idul Fitri 1433 H dan jamuan makan siang yang telah disiapkan oleh panitia. 

 

Leave a Reply